Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan penghargaan kepada parlemen Indonesia yang telah menggalang dukungan dengan parlemen negara lain dalam mendukung upaya penarikan pasukan pendudukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Irak.
“Saya tetap menyampaikan penghargaan kepada parlemen Indonesia yang telah menggalang dukungan dengan anggota parlemen lain, sekalipun tidak berhasil sekarang,” ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (2/5).
<>Ia mengemukakan hal itu menyusul sikap 312 anggota parlemen sedunia dalam sidang majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-116 di Nusa Dua, Bali, yang mendukung rancangan undang-undang (RUU) Kongres AS atas penarikan pasukan AS dari Irak.
Dukungan besar dari anggota parlemen sedunia itu, menurut Hasyim, bisa menciptakan opini bagi dunia bahwa invasi dan penyerangan AS ke Irak adalah tindakan yang tidak adil dan tidak berperikemanusiaan. Dukungan itu tetap memiliki arti besar meski RUU penarikan pasukan AS itu telah di-veto oleh Presiden AS George W Bush.
“Kita tidak perlu berpretensi perfectsionist (sempurna) bagi upaya penarikan pasukan Amerika Serikat dan perdamaian di Irak, karena yang kita hadapi adalah Amerika Serikat. Tapi perlawanan dan perjuangan itu jangan pernah berhenti,” terang Presiden World Conference on Religion for Peace itu.
Ia menilai, penggalangan dukungan oleh parlemen Indonesia dengan parlemen negara lain juga bisa menjadi bukti atas keberpihakan Indonesia pada keadilan dan perdamaian dunia. Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia tidak akan dicap sebagai negara yang turut ‘menghukum teman sendiri’, yakni Irak.
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu tetap berharap agar pasukan pendudukan AS dan sekutunya bisa segera keluar dari Irak. Dengan begitu, pasukan perdamaian gabungan dari negara-negara muslim bisa menggantikan posisi pasukan AS, sebagaimana menjadi salah satu poin dalam Deklarasi Bogor.
Dukungan 312 anggota parlemen sedunia pada sidang majelis ke-116 IPU di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (2/5), belum berarti bagi desakan penarikan pasukan dari Irak. Karena jumlah tersebut masih jauh dari total 1.300-an delegasi yang hadir.
Sebelumnya, isu resolusi Irak yang menghangat pada sidang tersebut tidak menarik minat parlemen Inggris. Anggota Parlemen Inggris Ann Clwyd tidak membahas isu tersebut ketika bertemu Ketua DPR Agung Laksono di Bali International Convention Centre (BICC), Selasa (1/5) kemarin.
Clwyd menegaskan, pihaknya tidak membahas resolusi Irak di IPU. "Kami belum mempertimbangkan mengenai Irak. Sampai saat ini hanya pada bagaimana memperkuat hubungan Indonesia dan Inggris," tegasnya.
Clwyd menyatakan, pasukan Inggris berada di Irak adalah atas permintaan pemerintah Irak serta sesuai dengan resolusi PBB. "Jika pemerintah Irak meminta pemerintah kami meninggalkan Irak, kami akan melakukan itu. Tetapi sampai saat ini pemerintah Irak belum meminta hal itu," ungkapnya. (rif)
