Jakarta, NU Online
Pembagian sekitar 500 peket sembako untuk para penerima zakat (mustahik) di PBNU pada hari Minggu (30/10) merupakan penuntasan program penyebaran zakat di seluruh Jawa dan Lampung sebanyak 40. ribu paket oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodakoh NU (LAZIS NU).
Untuk pembagian zakat di PBNU ini, Lazis NU bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang selama beberapa tahun belakangan ini mengelola pengumpulan dan pembagian zakat untuk masyarakat di sekitar Gd. PBNU.
<>Ketua Lazis Prof. Dr. KH Fathurrahman Rauf, MA menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari upaya untuk mensucikan harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada mereka yang berhak yang meliputi 8 golongan yaitu fakir, miskin, orang yang berhutang, musafir, orang yang berjihad, muallaf, orang yang membebaskan budak dan amil. Yatim piatu tidak masuk kategori khusus dan mereka dapat digolongkan sebagai fakir atau miskin.
Paket yang merupakan zakat mal ini terdiri dari beras 5 Kg, minyak goreng 1 kg, gula 1 kg, biskuit dan sarung ini telah dibagikan ke 100 titik simpul masyarakat mulai dari PWNU, PCNU, lembaga NU, badan otonom panti asuhan, pesantren dan yayasan di kantong-kantong kemiskinan. “Ini merupakan bagian dari upaya Lazis NU untuk turut meringankan beban kehidupan masyarakat kecil dalam menyongsong lebaran ini,” tandas Fatkhurrahman.
Ditegaskannya bahwa bantuan bernilai sekitar 2 Milyar tersebut sebenarnya masih belum sebanding dengan kebutuhan serta jumlah umat yang seharusnya menerima santunan, apalagi jika dilihat dari data kemiskinan yang mencapai 78.9 juta.
Untuk memastikan bahwa zakat tersebut sampai kepada yang berhak, Lazis menerapkan sistem pemantauan berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai ranting. Mekanisme yang dipakai adalah sistem pelaporan dari setiap jenjang, terutama nama-nama penrima sebagaimana yang tercantum dalam kupon. Ini untuk mengantisipasi berbagai keributan pada setiap pembagian sembako di berbagai daerah.
Fatkhurrahman juga meminta golongan menengah dan kaya untuk meningkatkan solidaritas terhadap nasib rakyat kecil. Lebih dari itu, juga perlu keteladanan dari para pejabat Negara agar bisa menahan diri untuk mengurangi kecemburuan sekaligus kemarahan sosial akibat hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggara negara.(mkf)
