Moskwa, NU Online
Rusia menyatakan bahwa menghentikan bantuan kepada rakyat Palestina akibat peranserta Hamas dalam pemerintahan adalah kesalahan. "Kami yakin bahwa menolak membantu rakyat Palestina sehubungan dengan pemilihan Hamas dan pembentukan pemerintahan dari anggota gerakan itu adalah salah," kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.
"Kita harus bekerja dengan Hamas dan tidak menyatakan boikot," kata Lavrov seperti dikutip kantor berita RIA-Novosti.
<>"Hamas harus memenuhi syarat tetapan empat sekawan penengah, mengakui Israel dan duduk di meja perundingan, tapi untuk itu, sangat perlu bekerja dengan mereka," katanya.
Sikap Rusia atas Hamas bertolak belakang dengan beberapa diplomat lain Empat Sekawan, yang berhasil membuat rencana jalan perdamaian dan beranggotakan Amerika Serikat, Rusia, Eropa Bersatu, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Eropa Bersatu dan Amerika Serikat mengisyaratkan akan mengambil sikap keras atas bantuan bagi pemerintah Palestina pimpinan Hamas, dengan harapan Hamas akan mengecam kekerasan. Rusia, sebaliknya, menekankan perundingan dan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada hari Senin, Lavrov menyatakan membahas rencana dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan untuk mengadakan sidang empat sekawan itu di New York pada ahir bulan ini atau awal Mei, dengan pemain lain di kawasan itu juga diundang, termasuk Mesir dan Yordania. Rusia bulan lalu menerima perutusan Hamas untuk berunding di Moskwa.
Presiden Palestina Mahmud Abbas ahir pekan lalu menyeru Eropa Bersatu tidak menghentikan bantuan bagi pemerintah Palestina dan memperkirakan Hamas akan mengubah sikapnya terhadap Israel.
Dalam wawancara di suratkabar Prancis "Le Figaro", Abbas bersikukuh bahwa Hamas memerlukan tambahan waktu untuk meyakinkan anggotanya tentang perubahan menyangkut Israel dan Palestina memberikan waktu itu.
Ia juga kembali menyeru pemerintah Israel berunding dengannya dan tidak membuat perbatasan secara sepihak. "Sementara Hamas tidak mau menerima hasil perundingan, kami akan mengadakan penentuan pendapat umum dan itu akan menghasilkan jalan keluar paling adil," katanya.
Imbauan itu muncul sesudah kecaman Perdana Menteri Ismail Haniya hari Jumat atas penghentian bantuan Eropa Bersatu bagi pemerintah Palestina, yang diumumkan beberapa saat sebelumnya.
Ia bersumpah akan mencari sumber lain keuangan dan menyatakan tidak beralih dari penolakan kabinet baru pimpinan Hamas-nya untuk mengecam kekerasan dan mengakui Israel, dengan mengatakan, "Kami tetap teguh pada kerangka politik pemerintah."
Ia menyatakan penghentian bantuan langsung keuangan dan sumbangan Eropa Bersatu kepada pemerintah Palestina sebagai keputusan terburu-buru dan tidak adil. "Mereka tidak menghukum pemerintah. Mereka menghukum rakyat Palestina untuk pilihan demokratiknya," katanya.
Pemerintah baru Palestina pimpinan Hamas hari Jumat mengecam langkah Eropa Bersatu menghentikan dana bantuan sebagai bentuk pemerasan, yang hanya akan menyakiti rakyat kebanyakan.
"Kami tidak akan menerima pemerasan semacam itu," kata jurubicara pemerintah Ghazi Hamad kepada wartawan dalam bahasa Inggris. "Hamas terpilih secara demokratik dan rakyat Palestina dihukum untuk pilihannya," katanya.
"Eropa Bersatu tidak hanya akan menghukum pemerintah, tapi seluruh rakyat Palestina, yang miskin, pelajar, pekerja," tambahnya.
Tanggapan itu muncul sesudah perempuan jurubicara Komisaris Hubungan Luar Eropa Bersatu Benita Ferrero-Waldner meneguhkan di Brusels bahwa dana bantuan untuk Palestina "saat ini" dihentikan. (ant/mkf)
