Jakarta, NU Online
Mekanisme elektronik untuk mengatur subsidi BBM bagi orang miskin yang diusulkan oleh PBNU, Muhammadiyah bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Indonesia (YABI) ditolak oleh pemerintah, padahal mekanisme ini diyakini bisa tetap membantu orang miskin sekaligus meningkatkan penghematan dan menghilangkan penyelundupan.

Ketua PBNU Dr. Andi Jamaro Dulung yang menangani masalah tersebut menduga bahwa usulan ini ditolak karena adanya oknum-oknum pejabat dan mafia yang akan kehilangan rejeki dari penyelundupan jika sistem ini diberlakukan.

Dalam konsep Fuel Management Electronic System (FMES) distribusi BBM mulai dari tangker, depo, mobil tangki sampai dengan pengecer dan konsumen akhir akan terkontrol secara elektronik karena setiap perpindahan barang akan diverifikasi sehingga ketahuan stok yang ada dan kemana larinya BBM tersebut. “Dengan demikian sistem ini menghilangkan kemungkinan adanya penyelundupan atau penimbunan BBM,” tandasnya.

Untuk konsumen, masing-masing dari mereka dikasih kartu seperti ATM untuk membeli BBM. Mereka mendapat jatah tertentu untuk bisa memperoleh BBM dengan harga subsidi dan jika melewati kebutuhannya, harus membeli dengan harga pasar internasional, bukan BBM bersubsidi.

Yang mendapat subsidi adalah kendaraan umum, nelayan dan sektor lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak sementara bagi mobil pribadi, mereka diharuskan membeli sesuai mekanisme pasar internasional. Menurut perhitungannya, jika sistem ini diterapkan, negara dapat melakukan penghematan sebesar 37 trilyun rupiah per tahun.

“Dengan demikian akan didapat win-win solution dimana rakyat miskin tetap mendapat subsidi penuh dan pemerintah tetap bisa melakukan penghematan,” tambahnya.

Kenaikan BBM secara merata bagi semua golongan masyarakat ini dinilai Andi Jamaro yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. “Dengan harga bensin 4500 rupiah, bagi masyarakat kecil terlalu berat sementara bagi orang kaya, mereka masih mendapat subsidi,” paparnya.

Menurutnya pemberian subsidi tunai juga tidak menyelesaikan masalah dan tidak mendidik.  Solusi terbaik adalah rakyat diberi fasilitas agar mereka tetap bisa beraktifitas. “Kita faham kok kesulitan negara cari uang untuk membangun karena banyaknya dana yang harus digunakan untuk subsidi,” paparnya.

Usulan ini juga sudah dipresentasikan didepan menteri ESDM yang melibatkan seluruh bidang yang berkaitan dalam distribusi BBM. Bahkan dalam presentasi tersebut, sudah ditampilkan pula bentuk kartu dan mesinnya.

Karena saat ini tidak ada disparitas harga, maka sistem ini kurang efektif jika diterapkan dalam penjualan bensin dan solar. Namun PBNU masih mengusahakan kemungkinan agar sistem ini dapat diterapkan dalam penjualan minyak tanah yang masih mendapat subsidi cukup besar.(mkf)