Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya mampu mendorong kemandirian dan kreatifitas siswa. Perasaan bingung para pelajar SLTA setelah menyelesaikan masa belajarnya di sekolah menunjukkan lemahnya sistem pendidikan yang mengarahkan pada kemandirian peserta didik.
Menurut ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Jombang Muhammad Nur Hasan, akibat sistem pendidikan yang kurang mengajarkan kemandirian dan kreatifitas, banyak siswa kebingungan saat akan menentukan pilihan setelah menyelesaikan studi.<>
“Sekarang ini banyak siswa yang tergantung pada orang lain, baik informasi tentang perguruan tinggi ataupun tentang dunia kerja. Ini kenapa? Salah siswanya, gurunya atau sistem pendidikannya,” kata Hasan di Jombang, Kamis (4/6) lalu seperti dikutip situs www.nujombang.org.
Dikatakan Hasan, rendahnya kreatifitas siswa tidak lepas dari kemampuan guru dalam membangkitkan kreatifitas dan mengembangkan potensi siswa. Banyak potensi dan kreatifitas siswa yang tak mampu dimunculkan karena kualitas guru masih meragukan. “Saya masih menjumpai ada guru yang cara mengajarnya masih asal-asalan, ini yang perlu disayangkan,” ujarnya.
“Makanya yang terpenting sekarang adalah perbaikan kualitas guru, kemampuan guru harus terus di-up date, jangan sampai nantinya mereka mengajarkan kebodohan pada siswanya,” lanjut Hasan.
Wakil Kepala SMK Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, Yusuf Suharto, mengatakan, kreatifitas dan kemampuan siswa dalam membaca potensi diri sangat diperlukan agar mereka tidak kebingungan saat menentukan pilihan seusai belajar di SLTA. Jika kemampuan membaca potensi tak dimiliki siswa dapat dipastikan mereka akan kebingungan dan tergantung pada orang lain.
“Makanya salah satu program pembelajaran kita adalah bagaimana agar siswa mampu membaca potensi yang dimiliki masing-masing, sehingga setelah lulus mereka bisa mantap menjalani kehidupan pasca sekolah,” kata Yusuf Suharto.
Sementara, Zainul Asfan, Sekretaris Wirausaha Industri Kecil Katemas (WIKA), Kudu, Jombang, mengatakan, para pelajar yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi seharusnya difasilitasi pemerintah dengan program pelatihan kerja di pedesaan. “Seharusnya pemerintah mengadakan pendidikan live skill di pedesaan agar anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tidak jadi pengangguran,” ujarnya.
Ditambahkan Zainul, dalam iklim dunia kerja yang makin tak menentu seperti sekarang ini pemerintah perlu mengembangkan sektor riil yang ada di pedesaan.
“Kalau perlu pemerintah turun langsung ke desa, sehingga tahu betul kebutuhan yang ada di desa, jangan hanya mengandalkan BLK, karena selain jauh dan memakan biaya, pelatihan di BLK juga belum tentu menjawab kebutuhan,” lanjut Zainul. (yus/ms/za)