Warta

Terorisme Bukan Monopoli Agama Tertentu

Jumat, 21 Oktober 2005 | 06:35 WIB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyesalkan pernyataan pejabat pemerintah yang menyebut bahwa lebih dari 50 persen khotbah para dai dan mubalig justru mendorong timbulnya kekerasan dan konflik di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut sangat menyinggung perasaan para alim ulama dan umat Islam di Indonesia pada khususnya.

"Pemerintah harus melakukan klarifikasi dan meminta maaf terhadap umat Islam tentang pernyataan tersebut. Betapa banyak khotbah dan ceramah agama yang disampaikan dengan tema rahmatin lilalamin dan sangat menyejukkan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.," ujar Din Syamsuddin dalam acara silaturahmi jelang berbuka puasa dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di gedung PBNU, Kamis (20/10) kemarin.

<>

Menurut Din yang pernah menjabat ketua IPNU di Sumbawa, suara pejabat seperti itu persis dengan suara pihak asing yang secara terus menerus menyudutkan umat Islam dan membuat umat semakin sakit hati.

Sudah waktunya pemerintah membentuk lembaga anti teror yang melibatkan seluruh unsur masyarakat sehingga pencegahan terhadap terorisme secara sistemik melekat dalam diri seluruh komponen bangsa dan negara.

Dikatakan, proses penanganan terorisme di Indonesia sekarang sangat terkesan amatiran dan aparat keamanan serta penegak hukum cenderung apolegetik dengan analisis kacamata kuda serta tidak bekerja dengan serius justru menyudutkan para alim ulama. "Pemerintah harus segera mengklarifikasi pernyataan ini secepatnya," ujar Din.

Sementara itu, Ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) meminta Kapolri Jenderal Pol Sutanto untuk menindak Kepala Desk Antiteror Kantor Menko Polhukam Irjen Pol Ansyaad Mbai terkait pernyataan di majalah berita yang mengadu domba umat Islam dengan jajaran kepolisian.

"Pernyataan itu memfitnah umat Islam dan mengadu domba antara umat Islam dengan alat negara yang dalam hal ini kepolisian," kata pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang. Menurut putra pendiri NU KH Hasyim Asy'ari itu, pernyataan yang dimaksud tercantum dalam halaman 102.

Sementara itu dalam kunjungannya ke PBNU Din yang diterima ketua PBNU Andi Jamaro mengharapkan kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antara NU dan Muhamadiyah ke depan bukan sekadar kerjasama pemberantasan Anti Korupsi semata tapi kerjasama yang lebih kongkrit. Karena, kata Din NU dan Muhammadiyah adalah dua sayap utama yang menjaga jalanya bangsa ini.

Dalam kunjungan selama empat jam lulusan Gontor ini juga menyampaikan akan berkunjung ke PBNU lebih lengkap lagi dengan jajaran pengurusnya. "Kalo pertemuan antara institusi ini terjadi, akan terjadi sejarah di Indonesia, dan Insya Allah kita akan berusaha mengkomunikasikannya," pungkas putera Sumbawa ini. (cih)

 


Terkait