Air Bersih hingga BBM Langka, PMII Maros Desak Evaluasi Kebijakan

‎Maros, NU Online

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan. Air bersih, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik menjadi isu yang disampaikan PMII dalam aksi di Gedung DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (15/9/2026).

‎
‎Ketua PC PMII Maros M Alif Al Isra mengatakan, persoalan kebutuhan dasar tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama karena masa kepemimpinan Bupati Maros telah berjalan mendekati dua periode.

‎
‎Menurut Alif, persoalan yang dialami masyarakat tidak semestinya ditangani secara terpisah. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memiliki kebijakan yang terukur dan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

‎
‎“Bupati adalah representasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak. Persoalannya bukan hanya bagaimana pemerintah hadir ketika krisis terjadi, tetapi bagaimana pemerintah membangun sistem agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegasnya.
‎

Air bersih langka
‎
‎PMII Maros secara khusus menyoroti persoalan air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah. Pada Juli 2026, sekitar 92 ribu jiwa di tujuh kecamatan dilaporkan terdampak kekeringan. Tujuh wilayah tersebut meliputi Bontoa, Lau, Maros Baru, Turikale, Moncongloe, Mandai, dan Marusu. Bontoa, Lau, dan Maros Baru disebut sebagai wilayah dengan kondisi paling parah.

‎
‎Krisis tersebut mendorong pemerintah daerah menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Namun, PMII menilai distribusi air melalui armada tangki perlu disertai kebijakan jangka panjang.
‎

‎“Distribusi air menggunakan mobil tangki memang merupakan bentuk kehadiran pemerintah. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi yang lebih permanen. Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat kembali menunggu bantuan air,” ujar Alif.

‎
‎Ia meminta pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan sumber air, jaringan distribusi, infrastruktur pelayanan air bersih, dan pemerataan akses masyarakat.

‎
‎Persoalan kekeringan juga bukan hanya terjadi pada Juli. Pada Agustus 2026, empat kecamatan, yakni Lau, Bontoa, Maros Baru, dan Marusu, dilaporkan masuk zona merah kekeringan. Keempatnya merupakan wilayah pesisir yang selama ini menghadapi persoalan ketersediaan air bersih saat musim kemarau. 

‎
‎Kelangkaan BBM dan LPG 
‎
‎Selain air bersih, PMII Maros membawa persoalan distribusi BBM bersubsidi sebagai bagian dari tuntutan dalam aksi tersebut. ‎Menurut Alif, antrean panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama mobilitas dan kegiatan ekonomi.
‎

‎PMII juga menyoroti ketersediaan serta harga LPG 3 kilogram yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Bagi organisasi mahasiswa tersebut, kebutuhan energi rumah tangga merupakan bagian dari pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

‎
‎Alif mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam distribusi BBM dan LPG.

‎
‎“Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi berjalan dengan baik sehingga persoalan yang dirasakan masyarakat tidak hanya ditangani ketika sudah menimbulkan keresahan,” katanya.
‎

‎Pemadaman listrik jadi catatan
‎
‎Persoalan kelistrikan juga menjadi perhatian PMII Maros. Pada 1 September 2026, rapat paripurna DPRD Maros tetap berlangsung meskipun aliran listrik di gedung tersebut padam sejak pagi. Pemadaman juga berdampak pada jaringan telepon dan internet di kantor DPRD. 
‎

‎Pada hari yang sama, PLN ULP Maros menjelaskan adanya pengaturan beban listrik di sejumlah wilayah sebagai bagian dari pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan. Pengaturan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat jam, mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WITA di sejumlah wilayah. 

‎
‎Bagi PMII, persoalan kelistrikan perlu dilihat dalam konteks pelayanan masyarakat secara lebih luas. Pemadaman dapat memengaruhi rumah tangga, kegiatan usaha, layanan publik, hingga aktivitas pendidikan.
‎

‎Karena itu, PMII mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara layak.

‎
‎PMII tegaskan fungsi kontrol sosial
‎
‎Alif mengatakan kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. ‎Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dapat dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

‎
‎“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung yang berdiri, jalan yang dibangun, atau penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran paling sederhana adalah apakah masyarakat bisa mendapatkan air bersih, BBM dengan mudah, LPG dengan harga wajar, dan listrik yang tersedia secara layak,” katanya.

‎
‎PMII Maros meminta pemerintah daerah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk membedakan antara penanganan keadaan darurat dan penyelesaian persoalan secara permanen.

‎
‎“PMII tidak sedang mencari kesalahan pemerintah. Kami ingin memastikan pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya penanganannya, tetapi juga perencanaannya,” tutup Alif.

‎
‎Bagi PMII Maros, kritik tersebut diarahkan pada kebijakan dan pelayanan publik, bukan semata-mata kepada individu. Organisasi mahasiswa itu berharap pemerintah daerah dapat menjadikan persoalan kebutuhan dasar sebagai bahan evaluasi pembangunan agar pelayanan kepada masyarakat semakin merata dan berkelanjutan.