Audiensi Buntu, Petani Pundenrejo Belum Bisa Kembali Kelola Lahan Pertanian

Pati, NU Online

Audiensi untuk menuntut penolakan permohonan hak pakai  PT Laju Perdana Indah (LPI) atau Pabrik Gula (PG) Pakis yang di gelar di Gedung DPRD Pati belum menghasilkan keputusan yang kongkret. Para Petani Pundenrejo, Tayu, Pati, Jawa Tengah masih terus memperjuangkan keadilan untuk mengelola kembali lahan pertanian yang selama ini mereka garap.

Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Germapun (Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo), Sedulur Sikep, Pemda Pati, Komisi B dan A DPRD Pati, BPN dan PT LPI. Acara ini dimulai pada pukul 10.00 WIB pada Rabu (12/2/2025) lalu.

 

Karena audiensi menemui jalan buntu, BPN Pati mengembalikan penyelesaian kepada petani dan PT LPI. BPN Pati juga mengaku permohonan hak pakai PT LPI belum diterima oleh BPN dikarenakan tidak memenuhi syarat, yakni status tanah masih dalam sengketa.

 

Pendamping Germapun, Kristoni Duha dari Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai, mengaku kecewa terhadap hasil audiensi ini, karena tidak memenangkan para petani. Mengingat pertemuan terkait audiensi dan aksi para petani Pundenrejo berlangsung panjang dan tidak sekali dua kali ini.

“Dengan keadaan dan kesimpulan seperti ini, menurut saya mengecewakan. Saya saja yang bukan petani kecewa. Apalagi mereka yang sebagai petani (pasti) sangat kecewa,” terangnya saat diwawancarai NU Online pada Rabu (12/2/2025) setelah selesai audiensi.

Ia menambahkan, dalam audiensi tadi disepakati, pihak BPN akan mengembalikan dokumen permohonan hak pakai yang diajukan PT LPI. Alasannya lahan pertanian tersebut statusnya masih dalam sengketa.

“Yang kedua, kami dari Germapun menyampaikan DRPD memberikan rekomendasi sekaligus mendorong BPN untuk menjadikan tanah objek sengketa itu menjadi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Nanti kan hak prioritas diberikan kepada masyarakat, petani,” tuturnya.

“Kita meminta DPRD membentuk pansus kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan dan penggunaan lahan yang seharusnya (dipakai) HGB tapi dipergunakan untuk HGU yaitu menanam tebu itu. Jadi menurut analisa hukum kami itu ada kerugian negara yang diakibatkan tindakan melawan hukum itu,” lanjutnya.

Kristoni mengatakan, DPRD tidak bisa mengabulkan tuntutan para petani Pundenrejo dikarenakan tidak mempunyai wewenang. Wewenang dalam hal ini terkait izin pengelolaan lahan pertanian berada di tangan BPN.

Petani Pundenrejo yang tergabung dalam Germapun akan menggelar aksi hingga tuntuan terkait pengelolaan lahan pertanian dikabulkan.

“Ya kita lihat ke depan nanti habis ini. Kita akan melakukan evaluasi dan diskusi apa kekurangan dan tindakan aksi ke depannya,” jelasnya.

Ketua Germapun, Sarmin menegaskan ia dan para petani Pundenrejo akan terus berjuang hingga BPN mengabulkan tuntutannya terkait penegelolaan lahan pertanian. Ia mengaku kecewa atas hasil di atas, mengingat para petani Pundenrejo telah berjuang hingga dua hari dan bermukim di kantor BPN.

“Kekecewaannya kami sudah bersusah payah berjuang hingga menginap. Perjalanan ini perlu ongkos. Memang sedikit demi sedikit iuran untuk memperjuangkan tanah itu,” ujarnya.

Ia mengaku akan berupaya melanjutkan perjuangan dengan menginap di halaman Kantor BPN Pati. Namun, tenda juang yang didirikan para petani Pundenrejo dirusak oleh pihak tertentu.

“Baru tadi, (yang merusak) kalau dilihat di foto itu ada aparat tapi tidak ada yang mengaku,” jelasnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati, Jaka Pramono menegaskan bahwa audiensi yang digelar hari ini menemui jalan buntu alias tidak terjadi kesepakatan. Namun, ia memastikan permohonan hak pakai PT LPI belum diterima oleh BPN dikarenakan tidak memenuhi syarat yakni status tanah masih dalam sengketa.

“Sehingga saya anggap proses layanan di sana belum memenuhi syarat untuk proses lanjutannya. Dalam hal penilaian aspek fisik,” ungkapnya.

Selanjutnya, pihak BPN akan mengembalikan berkas permohonan hak pakai lahan pertanian kepada PT LPI. Ia juga meminta PT LPI dan para petani Pundenrejo untuk menyelesaikan atau bersepakat terkait sengketa lahan tersebut.

“Jadi kami hanya bisa sampai di situ. Kami tidak bisa paksa siapapun untuk bisa bersepakat, untuk bisa menyelesaikan terhadap obyek yang disengketakan. Kita tidak mungkin memaksakan diri (terkait) sesuatu yang dipersoalkan, kemudian kita harus mengambil sikap memutuskan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa,” ujarnya.

 

Hingga saat ini, NU Online masih berupaya menghubungi pihak PT LPI terkait permasalahan dengan petani Pundenrejo.