Masih Lumpuh Pascabanjir, Rakyat Sumatra Minta Pemerintah Lakukan Pemulihan Secepatnya

Jakarta, NU Online

Pascabencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra masih menyisakan duka mendalam. Hingga awal 2026, kondisi pemukiman warga belum sepenuhnya pulih, sehingga sebagian penyintas masih bertahan di posko pengungsian.

Salah satunya dialami Suspa, penyintas bencana ekologis dari Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat. Ia menyebut kondisi lingkungan tempat tinggalnya masih dalam situasi darurat.

“Rumah kami masih tertimbun lumpur dan hingga kini belum bisa ditempati,” ujar Suspa kepada NU Online, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, banjir susulan masih melanda akibat kondisi sungai yang dangkal. Meski relawan telah membantu membersihkan lumpur dan membuka akses sementara, pemulihan dinilai belum maksimal.

“Saya masih mengeluhkan pembersihan lumpur di rumah. Mohon pemerintah segera mengatasi persoalan ini secepatnya,” katanya.

Selain pemukiman, Suspa juga menyoroti kerusakan saluran air atau drainase di wilayahnya yang belum tertangani dengan baik. “Saya mohon drainase segera diperbaiki secepat mungkin,” tegasnya.

 

Tegas terhadap Penebangan Pohon Hutan

Menurut Suspa, pemerintah juga perlu bersikap lebih tegas terhadap praktik penebangan pohon hutan liar yang diduga memperparah bencana banjir bandang. Ia mendorong adanya penegakan hukum agar masyarakat kecil tidak terus menjadi korban.

Keluhan serupa disampaikan Pearly Nurhasnah, penyintas banjir dari Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Ia mengungkapkan bahwa hingga 39 hari pascabencana, sejak akhir 2025 hingga awal 2026, kondisi di wilayahnya masih sangat memprihatinkan.

“Rumah saya rusak dan kotor, peralatan rumah tangga tidak bisa digunakan, kendaraan rusak, pakaian serta perlengkapan sekolah anak saya juga hilang,” ujar Pearly.

Ia mengaku mengalami kerugian besar, termasuk hilangnya alat usaha dan stok dagangan yang tertimbun lumpur.

“Hampir 90 persen persediaan dagangan saya tertimbun dan hanyut. Kami lelah karena pembersihan belum juga selesai. Saya bingung harus memulai usaha kembali, sementara kehidupan harus tetap berjalan,” tuturnya.

Pearly berharap adanya koordinasi penanganan bencana yang lebih terarah dan eksekusi kebijakan yang tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan riil dan tingkat kerentanan di masing-masing wilayah.

“Kondisi di lapangan perlu terus diperbarui agar pihak terkait mengetahui situasi terkini. Selain itu, perlu ada aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban para penyintas,” ujarnya.

Harapan Penyintas Bencana pada 2026

Memasuki tahun 2026, Pearly berharap penanganan pascabencana dapat dilakukan secara lebih adil dan berpihak pada penyintas.

“Diharapkan perangkat pemerintah hingga tingkat terbawah benar-benar memahami dan memperjuangkan kebutuhan penyintas, serta tidak tebang pilih karena kedekatan emosional, tetapi berdasarkan tingkat keparahan dan kerentanan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi bantuan, tidak hanya terfokus pada lokasi yang mudah dijangkau atau ramai perhatian publik.

“Bantuan jangan hanya ke tempat yang viral, tetapi juga menjangkau warga yang terisolasi,” katanya.

Menurut Pearly, perbaikan drainase menjadi kebutuhan mendesak agar banjir susulan tidak terus berulang.

“Saluran drainase yang penuh lumpur harus segera dibenahi. Banjir susulan terjadi sejak 30 Desember hingga 2 Januari 2026. Ini penting agar masyarakat bisa segera pulih,” pungkasnya.