Nawaning Nusantara DKI Jakarta dan Bawaslu Jakut Kerja Sama Tingkatkan Pengawasan Pemilu

Jakarta, NU Online

Nawaning Nusantara DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Utara menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama di bidang pengawasan pemilihan partisipatif. Penandatanganan itu berlangsung di Kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (16/9/2025).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Jakarta Utara.

Koordinator Wilayah Nawaning Nusantara DKI Jakarta Eka Fitri Rohmawati menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Menurutnya, pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga kewajiban setiap warga negara.

“Sebagai umat beragama, kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Salah satu bentuk ketaatan itu adalah berpartisipasi dalam menjaga proses demokrasi,” tegasnya.

“Pengawasan Pemilu tidak harus menunggu menjadi anggota Bawaslu terlebih dahulu, tetapi bisa dimulai dari diri kita sebagai warga negara, baik pada pemilihan tingkat RT hingga legislatif,” tambahnya.

Ia menjelaskan, kehadiran para ning atau tokoh perempuan pesantren diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk dalam membangun kesadaran politik yang sehat.

Melalui jaringan pondok pesantren dan jamaah, Nawaning Nusantara berkomitmen untuk meneruskan informasi penting terkait kepemiluan sehingga masyarakat dapat lebih partisipatif dalam setiap tahapan.

“Jika dalam pelaksanaan pemilu ditemukan pelanggaran, kita wajib melaporkannya ke Bawaslu. Ini salah satu ikhtiar kami agar warga tidak hanya pasif, tetapi aktif mengawal proses demokrasi sejak awal hingga akhir,” pungkasnya.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara Johan Bahdi menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan suara-suara pengawasan dari masyarakat agar demokrasi dapat berjalan sehat.


“Pengawasan partisipatif ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik sosial yang kerap muncul, misalnya perselisihan hingga perceraian akibat perbedaan pilihan politik,” ujarnya.


Johan juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat, khususnya jika ditemukan ketidaksesuaian data pemilih dengan hak pilihnya, agar segera dilaporkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara.


Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan ini juga dirangkai dengan Roadshow Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Utara dan Pelatihan Pendampingan Psikologi pada anak yang menjadi bagian dari Program Selasar Kasih Nawaning Nusantara DKI Jakarta.