Daerah
PMII di Sumenep Dukung Sikap PBNU Lawan Oligarki
NU Online · Jumat, 10 Januari 2020 | 14:30 WIB
Pengurus Komisariat PMII Guluk-Guluk, Sumenep menyampaikan sikap terkait kian kukuhnya oligarki di negeri ini. (Foto: NU Online/panitia)
Sumenep, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Guluk-guluk, Sumenep, Jawa Timur turut prihatin atas sejumlah aturan yang hanya menguntungkan kalangan pemodal. Praktik ini mendorong transaksi kepentingan antara perusahaan, birokrat dan politisi sehingga melahirkan konglomerasi.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Guluk-guluk, Sumenep, Jawa Timur turut prihatin atas sejumlah aturan yang hanya menguntungkan kalangan pemodal. Praktik ini mendorong transaksi kepentingan antara perusahaan, birokrat dan politisi sehingga melahirkan konglomerasi.
“Hari ini Indonesia tengah dihadapkan dengan demokrasi semu yang dikuasai oleh oligarki sebagai hasil democratic regression,” kata Mohammad Faiq, Kamis (9/1).
Akibat dari hal tersebut maka tidak heran apabila problem kerakyatan tidak menemukan titik terang dalam artian kepentingan rakyat tergadaikan dan termasuk dinamika perampasan ruang hidup rakyat.
Terhadap keadaan ini, yang disayangkan adalah sikap kalangan akademisi termasuk aktivis dengan tidak melibatkan diri.
“Malah tidak sedikit yang menjadi alat pemuas pemodal yang penuh ambisi,” ungkap Ketua Komisariat PMII Guluk-Guluk tersebut.
Kendati demikian, keberadaan santri menjadi harapan karena dibekali pemahaman agama yang matang.
“Para santrilah yang akan menjadi obor dengan menyuarakan perlawanan, sampai kemenangan akan tercapai dengan semangat kesantrian,” urainya.
Oleh sebab itu, PMII Guluk-Guluk yang merupakan para santri mengajak semua kalangan melawan virus oligarki yang selama ini telah melanggengkan penindasan melalui skandal kebijakan bersama elite pemerintahan.
“Karenanya kami dari santri menyerukan kepada kalangan akademisi dan aktivis untuk melakukan pendampingan dan tidak abay atas nasib yang dialami masyarakat,” ajaknya. Pada saat yang sama mengutuk keras kalangan yang ambisi terhadap kekuasaan dan rakus menumpuk kekayaan, lanjutnya.
Dalam pandangannya, oligarki sebagai penyakit sosial tidak sesuai dengan identitas kesantrian yang selama ini hadir sebagai solusi dari tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Maka santri PMII akan selalu siap berada di garda terdepan membungkam hegemoni kapital sebagaimana disuarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU,” tegasnya.
Secara khusus, PMII berharap pemangku kebijakan di Sumenep dan perwakilan suara rakyat harus bersih dari elite politik yang pro terhadap sistem oligarki.
“Politik kemanusiaan harus dikedepankan agar kedamaian dan keadilan tidak hanya bayang-bayang serta kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang,” pungkasnya.
Pada catatan refleksi awal tahun, PBNU melihat selama tujuh dekade ini belum ada yang mampu melenyapkan penyakit ketimpangan di tengah masyarakat Indonesia. Dan hal tersebut terjadi karena langgengnya kekuatan oligarki di republik ini.
“Ini terlihat dari langgengnya oligarki yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelentir orang,” ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj pada acara “Refleksi dan Tausiyah Kebangsaan Nahdlatul Ulama Memasuki Tahun 2020” di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).
Editor: Ibnu Nawawi
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Gus Yahya Ajak Seluruh Pengurus NU Siapkan Muktamar Ke-35 sebagai Jalan Terhormat dan Konstitusional
2
Pertemuan Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah di Lirboyo Putuskan Muktamar Ke-35 NU Bakal Digelar Secepatnya
3
KH Miftachul Akhyar Undang Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU di Pesantren Lirboyo
4
Gus Yahya Tanggapi KH Miftachul Akhyar soal AKN-NU, Peter Berkowitz, hingga Dugaan TPPU
5
KH Miftachul Akhyar Sampaikan Permohonan Maaf terkait Persoalan di PBNU
6
Khutbah Jumat: Rajab, Shalat, dan Kepedulian Sosial
Terkini
Lihat Semua
