Daerah
PMII Sidoarjo Minta Pemerintah Stabilkan Harga Sembako
NU Online · Jumat, 13 Januari 2017 | 00:03 WIB
Sidoarjo, NU Online
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sidoarjo, Kamis (12/1). Mereka menuntut pemerintah daerah agar bisa menekan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.
Ketua PMII Sidoarjo Muhammad Mahmuda menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat meresahkan masyarakat kecil. Untuk itu, PMII Sidoarjo menuntut kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut PP 60 tahun 2016 serta mencabut subsidi listrik 900 volt.
"Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk selalu menjaga ekonomi kerakyatan, selalu berperan aktif dalam transparasi dan sosialisasi segala kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan adanya kenaikan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai peran pemerintah masih kurang karena dinilai belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.
Aksi yang dilakukan PMII Sidoarjo ini akhirnya diterima oleh anggota dewan di ruang komisi B. Mahasiswa meminta anggota dewan untuk melakukan tanda tangan di atas kertas tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa untuk mendukung dan mengawal tuntutan mereka. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sidoarjo, Kamis (12/1). Mereka menuntut pemerintah daerah agar bisa menekan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.
Ketua PMII Sidoarjo Muhammad Mahmuda menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat meresahkan masyarakat kecil. Untuk itu, PMII Sidoarjo menuntut kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut PP 60 tahun 2016 serta mencabut subsidi listrik 900 volt.
"Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk selalu menjaga ekonomi kerakyatan, selalu berperan aktif dalam transparasi dan sosialisasi segala kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan adanya kenaikan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai peran pemerintah masih kurang karena dinilai belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.
Aksi yang dilakukan PMII Sidoarjo ini akhirnya diterima oleh anggota dewan di ruang komisi B. Mahasiswa meminta anggota dewan untuk melakukan tanda tangan di atas kertas tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa untuk mendukung dan mengawal tuntutan mereka. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: 5 Cekelan Utama kanggo Wong kang Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Terkini
Lihat Semua
