PWNU Jateng: Sebagian Besar Masyarakat Tolak Pembelajaran Jarak Jauh

Semarang,  NU Online

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah melakukan survey sikap masyarakat terhadap gagasan Mendikbud Nadiem Makarim yang berencana menjadikan permanen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hasilnya sebagian besar menolak jika gagasan itu dilaksanakan.

 

Sekretaris PWNU Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan Naim mengatakan, hasil survey itu menyebutkan hanya 11,2 masyarakat Jateng yang setuju PJJ dipermanenkan, selebihnya menolak.

 

“Data ini membuktikan, masyarakat kita tidak setuju dengan wacana PJJ yang akan dipermanenkan Mendikbud Nadiem Makarim,” tegas Gus Huda di Semarang, Senin (27/7).

 

Pengurus Bidang Diklat dan Litbang LP Ma’arif PWNU Jateng, Hamidulloh Ibda  mengatakan, pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril sebagaimana dikutip dalam 
Kompas.com (Senin 6/7) bahwa yang akan dipermanenkan adalah platform pembelajaran jarak jauh (PJJ), bukan metode PJJ itu sendiri.

 

"Itu sudah didalami Ma'arif NU Jateng termasuk yang akan di permanenkan adalah tersedianya berbagai platform PJJ yang bersifat daring dan luring seperti rumah belajar yang akan terus dilangsungkan guna mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar," ungkapnya.

 

Dikatakan, ketidaksetujuan masyarakat terungkap melalui survei yang dilakukan pada 11-25 Juli 2020 pukul 16.13 WIB alasannya karena fakta di lapangan menyebutkan bahwa PPJ belum siap diterapkan apalagi dipermanenkan.

 

“Survey dengan metode prediksi ini kami tutup pada Sabtu 25 Juli 2020 pukul 16.13 WIB. Respondennya terdiri atas 396 guru (65,9%), 79 pelajar (13,1%), 64 orang tua (10,6%), lainnya 29 dari unsur masyarakat umum (4,8%), 24 dosen (4%), dan 10 pengurus LP Ma'arif NU (1,7%),” katanya.

 

Dia menambahkan, karena instrumen suvey poin alasan ini berupa narasi, maka alasan ketidaksetujuan itu, dapat dirangkum ke dalam beberapa poin besar secara kualitatif.

 

Sekretaris PWNU Jateng KH Hudallah Ridwan Naim (kanan) 

 

Menurutnya, dari survei ini didapat data ada 493 orang (81,9%) menyatakan sudah tahu dan pernah melakukan PPJ atau pembelajaran daring, 91 orang (15,1%) menyatakan tahu tapi belum pernah, dan 18 orang (15,1%) belum tahu dan belum pernah melakukan PPJ atau pembelajaran daring.

 

"Terkait dampak penggunaan laptop, android, atau gawai terhadap anak saat pembelajaran daring tersebut, 548 orang (915%) berpendapat ada dampak atau pengaruh pada anak atas penggunaan alat teknologi itu. Sementara 54 orang (9%) berpendapat tidak ada," jelasnya. 

 

Selain itu lanjutnya, dari survei ini, 67 orang (11,2%) setuju, 535 orang (88, 8%) tidak setuju. "Tidak setuju ini ada tiga varian, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kami menyimpulkan intinya sama, yaitu tidak setuju," ujarnya.

 

Menurut Ibda, dalam dunia jurnalistik ada prinsip penting yaitu cover both side (menampilkan dua sisi dalam pemberitaan) dan pihaknya telah menyajikan data sesuai hasil susrvey yang telah dilakukan. 

 

“Dalam survei ini juga sudah kami berikan instrumen setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju beserta alasannya. Jadi ini sudah sesuai koridor, dan hasilnya memang demikian, masyarakat hanya 11,2% yang setuju PPJ dipermanenkan,” pungkasnya.

 

Kontributor: Samsul Huda
Editor: Abdul Muiz