Penyerahan hak-hak buruh yang di-PHK, Luluk Hari Subaiyo, diterima langsung oleh Ketua Sarbumusi Jombang, Luthfi Mulyono. (Foto: Istimewa)
A. Syamsul Arifin
Kontributor
Jombang, NU Online
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jombang, Jawa Timur acap kali menangani kasus buruh. Banyak kasus buruh pula yang sudah dituntaskan lantaran keseriusannya setiap kali terlibat memberikan pendampingan hukum kepada buruh yang tersandung masalah dengan perusahaan.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jombang, Jawa Timur acap kali menangani kasus buruh. Banyak kasus buruh pula yang sudah dituntaskan lantaran keseriusannya setiap kali terlibat memberikan pendampingan hukum kepada buruh yang tersandung masalah dengan perusahaan.
Ketua DPC Jombang, Luthfi Mulyono menyebut, sudah ada ratusan kasus yang ditangani Sarbumusi. Yang paling mendominasi adalah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, dapat dibilang hampir mayoritas buruh di perusahaan Jombang terkena PHK. Meski tak sedikit pula mereka di-PHK oleh pimpinan perusahaan dengan menyalahgunakan kewenangan.
Prinsip salah satu dari badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Santri ini adalah keistiqamahan dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada buruh. Dari prinsip itu juga perjuangan yang dilakukan Sarbumusi seringkali membuahkan hasil yang maksimal. Banyak kasus yang ditangani dengan tuntas. Hak-hak buruh secara material kembali bisa diperoleh sebagaimana mestinya setelah ada pendampingan Sarbumusi.
"Berjuanglah dengan istiqamah. Insya Allah, Allah akan memberikan hasil terbaik," katanya kepada NU Online, Jumat (6/3).
Yang terbaru diselesaikan Sarbumusi adalah kasus PHK yang menimpa Luluk Hari Subagyo. Ia merupakan Karyawan PT Sumbercipta Multiniaga yang menjadi korban penyalahgunakan kewenangan dari perusahaan.
"Menurut hasil audit internal perusahaan, terbukti menyalahgunakan kewenangan, mengambil keputusan tanpa menunggu persetujuan Pimpinan. Pada 17 Januari 2020 kemarin tepatnya yang bersangkutan di-PHK," jelasnya.
Ia di-PHK tanpa melalui surat tertulis yang jelas. "Hanya PHK lisan tidak tertulis, jadi tidak ada bukti siapa nama pimpinan yang mem-PHK,” sambungnya.
Pria yang kerap disapa Luthfi ini menuturkan, kasus tersebut adalah kasus PHK buruh yang ke-107 ditangani Sarbumusi. Kasus ini tergolong cepat diselesaikan. Hanya membutuhkan satu bulan lebih. Semua hak yang bersangkutan bisa diterima.
Rinciannya, pemberian kompensasi sebesar Rp60.000.000, pembayaran sisa gaji terakhir sebesar Rp4.490.323, dan penyerahan dokumen guna keperluan pengambilan JHT BPJS. "Mudah-mudahan dapat membawa manfaat, berkah," pungkasnya.
Pewarta: Syamsul Arifin
Editor: Musthofa Asrori
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh 27 Mei 2026
2
Tim Hisab Rukyat: Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H Penuhi Kriteria MABIMS, Idul Adha Diperkirakan 27 Mei 2026
3
Hilal Terlihat, PBNU: Idul Adha 1447 H Rabu, 27 Mei 2026
4
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
5
Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak
6
Ambruknya Rupiah Dinilai Tekan Rakyat Kecil, DPR Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Terkini
Lihat Semua
