Menlu RI Retno Tinggalkan Ruangan saat Dubes Israel Pidato Dewan Keamanan PBB

Jakarta, NU Online

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, melakukan walk out atau meninggalkan forum saat Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan membacakan pernyataan dalam open debate atau debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Selasa (23/1/2024).

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, aksi meninggalkan ruangan tersebut juga dilakukan oleh sejumlah diplomat lainnya.

“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap) Israel menyampaikan pernyataannya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (25/1/2024) sebagaimana dilansir Antaranews. 

Lalu menjelaskan, aksi meninggalkan ruangan itu dilakukan Menlu Retno lantaran Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan tersebut.
 

“Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” tutur Iqbal.
 

Seperti diketahui, debat terbuka DK PBB itu adalah debat ke-3 yang telah diselenggarakan DK PBB sejak perang Israel meletus pada 7 Oktober 2023 lalu. Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia tak pernah absen di ketiga debat tersebut.

“Ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Dan ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina,” kata Retno dalam YouTube MoFA, Rabu (24/1/2024). 

Dalam forum itu, Retno mendesak DK PBB untuk segera mengambil sikap dan bertindak menghentikan kekejaman yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat Palestina.

 
“Dalam pernyataan di DK PBB tadi saya ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan BUKAN untuk mentoleransi perang apalagi genosida,” kata Retno.

Ia juga mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” kata Retno.