Negara-negara Maju Ambil Sikap atas Junta Militer Myanmar

Jakarta, NU Online

Para Menteri Luar Negeri dari negara-negara maju yang tergabung dalam G7 (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis, dan Italia) mengadakan musyawarah tatap muka pertama selama pandemi Covid-19. Berbagai isu strategis dibahas pada pertemuan yang berlangsung di London pada Selasa (4/5).

Masalah krisis global menjadi bahasan penting, termasuk kudeta militer di Myanmar. Selama pertemuan itu, Menlu Inggris Dominic Raab memimpin diskusi tentang masalah geopolitik yang mengancam demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia, seperti di Rusia, China, dan Iran, krisis di Myanmar dan Ethiopia, dan perang saudara di Suriah.

Raab juga mendesak negara-negara G7 untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap militer Myanmar.

"Ini termasuk memperberat sanksi untuk individu dan entitas yang terkait dengan junta, dukungan untuk embargo senjata, dan peningkatan bantuan kemanusiaan," papar pernyataan forum dikutip kantor berita Anadolu.

Unjuk rasa pro-demokrasi terus berlangsung di kota-kota besar di Myanmar sejak junta mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari.

Militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, menahan para pejabat sipil, dan menindak pengunjuk rasa antikudeta dengan kekerasan.

Protes massal telah berlangsung di seluruh Myanmar sejak kudeta yang terjadi pada Februari. Militer melawan demonstran dengan tindakan keras yang semakin brutal.

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sedikitnya 766 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan 3.000 orang lebih masih ditahan.

Kudeta terjadi karena junta mengklaim telah terjadi kecurangan yang meluas selama pemilihan umum akhir tahun lalu di Myanmar. Sebelumnya, hasil pemungutan suara menyatakan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang ke tampuk kekuasaan.

Pejabat pemilu membantah klaim militer, dengan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan mereka.

Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon