Nyaris 4.000 WNI Jadi WN Singapura, Ternyata Segini UMR di Negeri Singa

Jakarta, NU Online 

Tren kepindahan warga negara Indonesia (WNI) menjadi warga negara Singapura menyedot perhatian publik. Data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat 3.912 orang telah beremigrasi menjadi warga negara Singapura.

Dilihat dari data tahun 2019, sebanyak 940 WNI menjadi warga negara Singapura. Angka itu sempat turun tahun 2020 menjadi 811 orang. Namun, lonjakan kembali terjadi di tahun 2021 dengan jumlah 1.070 WNI yang beremigrasi menjadi warga negara Singapura.

 

Bahkan di tahun 2023, tren ini mencapai angka tertinggi yaitu 1.091 WNI yang hijrah ke Singapura. Adapun ribuan warga negara Indonesia yang pindah ke Singapura tersebut berada dalam rentang kelompok usia produktif yakni 25-35 tahun.

Alasan-alasan seperti kesempatan karir yang luas, proteksi negara, infrastruktur, dan pendidikan ditengarai menjadi faktor yang melatarbelakangi WNI pindah menjadi WNI Singapura. Selain itu, gap perbandingan upah minimum antara Indonesia dan Singapura terbilang cukup jauh.

Lalu, berapa upah minimal di Singapura?

Dilansir dari Trading Economics, upah minimal Singapura pada kuartal pertama 2023 berada di angka 7.021 SGD per bulan atau setara Rp78,8 juta (kurs Rp11.233). Angka tersebut naik dari 6.622 SGD per bulan atau sekitar Rp74 juta di triwulan keempat tahun 2022.

Jumlah ini sangat jauh dengan Indonesia yang berada di angka Rp5.176.179. Angka Rp 5,1 juta tersebut didasarkan pada UMR tertinggi di Indonesia yakni di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sementara di daerah lainnya, angka upah minimal Indonesia sangat bervariasi. 

Di DKI Jakarta misalnya, Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 menetapkan UMP 2023 untuk DKI Jakarta ada di angka Rp4.901.789 per bulan. 

Tren emigrasi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini mengingat, Indonesia juga membutuhkan intelegensi anak bangsa dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah.

 

Pengamat Hubungan Internasional Central China Normal University (CCNU), Wuhan, Tiongkok Ahmad Syaifuddin Zuhri menilai tren pindah kewarganegaraan tersebut merupakan tantangan yang mesti dijawab pemerintah.

“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kita, sehingga fasilitas ataupun bagaimana caranya talenta yang punya potensi itu bisa kembali dengan difasilitasi atau memiliki ruang yang besar ketika kembali dalam negeri,” papar pria yang juga Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok itu.

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa