Wakil PBB Nilai Situasi Irak “Tetap Mengerikan”

New York, NU Online
Situasi di Irak "sangat berat" tapi bukan berarti tak bisa diselesaikan, meskipun bentrokan sektarian terus berkecamuk di negeri itu, kata seorang utusan PBB untuk Irak di Markas PBB, New York.
<>
Meskipun situasi kemanusiaan "tetap mengerikan", Nickolai Mladenov --Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk Irak, mengatakan kepada wartawan melalui konferensi jarak jauh dari Baghdad, "Irak dapat diselamatkan dan negeri tersebut dapat dipersatukan."

Ia menggantungkan harapannya pada anggota parlemen baru pada 1 Juli, setelah pemungutan suara pada 3 April. 

"Ini adalah langkah yang mendapat mandat undang-undang dasar dalam proses politik di Irak," kata Mladenov, sebagaimana dikutip Xinhua. "Jadi kami harap keadaan akan terurai secepatnya setelah 1 Juli."

Ia mengatakan Misi Bantuan PBB di Irak (UNAMI), yang ia pimpin, telah "bekerja dengan sangat keras dengan wakil dari semua partai politik" untuk mewujudkan itu. Ia menambahkan wakil PBB menyadari bahwa "itu bukan urusan biasa lagi".

"Ada kesepakatan umum di seluruh dewan bahwa pemerintah mendatang mencakup wakil mendasar seluruh masyarakat Irak dan itu harus dipimpin oleh satu tim orang yang mampu untuk dengan cepat mengatasi tantangan ... serta mempersatukan bermacam masyarakat," kata Mladenov. "Apa susunan pemerintah nantinya terserah keputusan wakil yang dipilih secara demokratis di negeri ini."

Pemerintah saat ini, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nouri Al-Maliki, telah dikecam karena terlalu pro-Syiah, sehingga melahirkan dukungan buat kelompok pro-Sunni --Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang saat ini merebut banyak wilayah Irak dan mengancam Ibu Kota negeri tersebut, Baghdad.

Namun Mladenov mengatakan meskipun ia menduga ISIS takkan menyerang ibu kota Irak, "pendapat yang ada ialah mereka berusaha mengucilkan Baghdad". Ia mengatakan ada banyak personel militer di kota tersebut untuk mempertahankannya. (antara/mukafi niam)

Foto: Reuters