Gus Ulil Sebut Hubungan NU dan Pemerintah Pasca-Reformasi Bersifat Dinamis

Surakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menyebut bahwa pasca-reformasi, hubungan civil society (masyarakat sipil) dengan pemerintah harus dipandang dengan kacamata yang lebih kompleks. Bukan lagi sipil versus pemerintah, tetapi kini menjadi lebih luas. 

Gus Ulil menjelaskan, civil society kini merujuk pada masyarakat mandiri, independen dan otonom. Sementara hubungan NU dan Pemerintah pasca-reformasi bersifat dinamis yakni bisa berdampingan dan mampu memberikan kritikan. 

"Kekuatan sosial seperti NU tidak bisa sepenuhnya dikooptasi oleh kekuasaan, karena sejatinya NU sendiri adalah kekuatan gerakan," jelas Gus Ulil, sebagaimana dikutip NU Online Jateng, Sabtu (7/12/2024). 

NU pendamping masyarakat kecil 

Pada kesempatan yang sama, Ketua PBNU H Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) menegaskan bahwa NU memiliki posisi sebagai pendamping masyarakat kecil.

Ia menekankan bahwa sebagai salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia, sudah sepantasnya NU menjadi corong suara masyarakat kecil untuk mendapatkan hak-haknya.

"Orientasi gerakan NU sudah jelas, yakni kepada kemaslahatan umat," tegas Savic. 

Menurutnya, ketika kebijakan negara tidak mengarah kepada kemaslahatan umat, maka NU sebagai kekuatan besar akan mendorong negara ke arah lebih baik.

"Formula ini yang harus terus dicari agar NU tidak gagap memposisikan dirinya dengan negara," katanya.

Pernyataan Gus Ulil dan Savic Ali itu disampaikan dalam agenda Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah yang menghadirkan sejumlah tokoh ternama sebagai narasumber. 

Selain Gus Ulil dan Savic Ali, turut menjadi narasumber KH M Imam Aziz dari Majelis Masyayikh PP Bumi Cendekia) dan Hairus Salim dari Yayasan LKiS. 

Baca selengkapnya, klik di sini