Sejumlah Kades di Pati Mengaku Tak Pernah Diajak Musyawarah soal Kenaikan Tarif PBB

Pati, NU Online

Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Pati mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Hal itu terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di Kantor DPRD Pati, Kamis (28/8/2025).

Beberapa kades yang hadir di antaranya Kades Ngagel Kecamatan Dukuhseti, Suwardi; Kades Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Suwarto; serta Kades Sidoharjo Kecamatan Wedarijaksa, Bogi Yulistanto.

Kades Ngagel Kecamatan Dukuhseti, Suwardi, menegaskan bahwa pihaknya hanya mendapat undangan sosialisasi setelah kebijakan kenaikan tarif pajak diputuskan.

“Kami tegaskan, kami tidak pernah mengusulkan kenaikan. Saat kenaikan ditetapkan, baru ada sosialisasi di tingkat kecamatan,” ujarnya, sebagaimana dikutip NU Online Jateng.

Menurutnya, pernyataan Bupati Sudewo yang menyebut kenaikan PBB-P2 merupakan hasil musyawarah dengan para kades justru menimbulkan polemik.

"Kami justru dianggap membebani masyarakat, padahal tidak pernah dilibatkan. Yang ada hanyalah sosialisasi ketika kenaikan telah diputuskan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kades Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Suwarto. Ia merasa tersinggung dengan pernyataan Bupati Sudewo yang menyebut kenaikan pajak merupakan usulan para kades. Sebab, pernyatan itu membuat para kades berbenturan dengan masyarakat.

“Kami para kepala desa, saat ada kenaikan pajak, seperti disampaikan bupati bahwa ada musyawarah dan usulan-masukan kades, itu tidak benar,” jelasnya.

“Kami harap pernyataan itu bisa diklarifikasi. Untung kami dipanggil Pansus, akhirnya kami bisa menjelaskan hal itu,” lanjutnya.

Baca selengkapnya di sini.