9 Poin Hasil Silatnas Alumni IPNU Menyongsong Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama

Jakarta, NU Online

 

Silaturahmi Nasional Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) menghasilkan sembilan poin rekomendasi dalam menyongsong Muktamar Ke-35 NU. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Rekomendasi nomor: 078/REK/MA.IPNU/VIII/2026 yang ditandatangani pada Jumat (7/8/2026).

 

Sebab, Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) memandang bahwa Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan jam'iyah dan memperkokoh kepemimpinan. 

 

Muktamar Ke-35 NU juga merupakan saat yang tepat untuk merumuskan arah perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menghadapi tantangan umat, bangsa, dan peradaban global.

 

Pertama, MA IPNU mengajak seluruh kader dan alumni IPNU se-Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terbaik, baik tenaga, pikiran, maupun aspek spiritual dalam menyukseskan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama.

 

"Sehingga berlangsung dengan tertib, demokratis, bermartabat, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan Nahdlatul Ulama," demikian bunyi rekomendasi tersebut.

 

Kedua, MA IPNU mendorong seluruh alumni IPNU yang mengemban amanah sebagai pengurus di berbagai tingkatan Nahdlatul Ulama khususnya PWNU dan PCNU, yang berjumlah 82 orang pengurus, untuk memperkuat konsolidasi dan membangun kesamaan visi dalam mengusulkan kader terbaik NU, khususnya dari alumni IPNU, serta yang memiliki pemihakan terhadap isu serta memilikı isu pendidikan dan kepelajaran serta generasi baru NU sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

 

Ketiga, MA IPNU mendorong penguatan kepemimpinan syuriyah sebagai pemimpin tertinggi organisasi dengan memperkuat syarat-syarat kepemimpinan syuriyah (Rais Aam, Katib Aam, dan seluruh jajaran syuriyah) dengan kapasitas keilmuan melalui pendalaman tafaqquh fi al-din.

 

"Khususnya penguasaan kitab kuning sebagai basis otoritas keilmuan dan kepemimpinan ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta muharrik (penggerak), dan munazhzhim (organisator)," demikian bunyi rekomendasi itu.

 

Keempat, MA IPNU mendorong pendudukan kepemimpinan tanfidziyah sebagai pelaksana kebijakan jam'iyah dalam bimbingan dan arahan syuriyah sebagai pemimpin tertinggi organisasi.

 

"Syarat ideal kepemimpinan tanfidziyah adalah kemampuan teknokratik, kemampuan manajerial dan ekskusi kebijakan, akomodatif, luwes dalam pergaulan, otonom dan mampu menerjemahkan visi serta arahan syuriyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan jam'iyah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa," demikian bunyi rekomendasi itu.

 

Di samping itu, pemimpin tanfidziyah juga harus loyal kepada syuriyah dan menunjung tinggi supremasi syuriyah sekaligus sebagai penerjemah visi dalam bentuk kebijakan teknokratik.

 

Kelima, MA IPNU mendorong terwujudnya regenerasi kepemimpinan PBNU yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan dengan memberikan ruang yang proporsional kepada kader-kader potensial, khususnya yang berasal dari alumni IPNU dan generasi baru NU, untuk mengemban amanah kepemimpinan organisasi.

 

Keenam, MA IPNU mendorong penyempurnaan pemilihan Ketua Umum PBNU oleh Halli wal Aqdi (AHWA) setelah mendapat persetujuan Rais Aam terpilih, dengan diawali proses penjaringan sembilan nama bakal calon Ketua Umum yang diusulkan secara demokratis oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

 

Ketujuh, MA IPNU mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk menjaga etika organisasi dan nilai-nilai ukhuwah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader untuk menjadi bakal calon Ketua Umum PBNU, tanpa praktik saling menghalangi, mendiskreditkan, maupun menjatuhkan.

 

"Muktamar hendaknya menjadi ruang musyawarah yang sejuk, damai, bermartabat, penuh kegembiraan, serta mencerminkan akhlak jam'iyah Nahdlatul Ulama. Muktamar merupakan ajang permusyawaratan tertinggi organisasi. Musyawarah adalah forum menyatukan yang asalnya berbeda, bukan memisahkan dan menyisakan perbedaan serta pertentangan," demikian ditegaskan dalam hasil silatnas itu.

 

Terakhir, MA IPNU mendorong kepengurusan PBNU periode mendatang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara amanah, profesional, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan umat, sehingga Nahdlatul Ulama semakin mandiri dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara;

 

"Kepemimpinan Hasil Muktamar NU ke-35 diharapan menjadi mujaddid jam'iyah (pembaharu organisasi), memastikan keguyuban serta membangun kolaborasi dalam kepemimpinan NU dalam menjawab tantangan dan perubahan sosial ke depan, sebagai modal dasar perkhidmatan di abad kedua jam'iyah NU, pasca 2026," demikian bunyi hasil rekomendasi MA IPNU.