Alissa Wahid Tekanan Pentingnya Pengelolaan Keuangan bagi Penerima Program PKH

Jakarta, NU Online

Ada yang menarik dari diskusi di Hotel JS Luwansa yang bertema dalam bahasa Inggris ‘Linking Social Protection to Sustainable Livelihood: the Way Forward Indonesia,' yakni keberadaan Alissa Wahid di antara belasan pembicara.

Hal ini menarik karena Mbak Lisa tak terlalu dikenal luas sebagai ekonom, tapi lebih mashyur dengan isu demokrasi, HAM, inklusi sosial, pembelaan terhadap kelompok lemah dan seterusnya. Namun, kali ini Mbak Lisa semeja dengan sejumlah nama ekonom sekaliber Wakil Direktur SMERU, dan sejumlah pejabat kementerian terkait urusan kesejahteraan sosil seperti Kemenkeu, Kemensos hingga Bappenas dalam tema bernuansa ekonomi.

“Mungkin beberapa kolega saya agak kaget melihat saya di forum ini karena aktivitas saya lebih banyak di isu HAM, Demokrasi dan isu sejenis. Tapi tak banyak yang mengetahui bahwa saya bersama Kemenag mengembangkan strategi memperkuat ketahanan keluarga termasuk dari aspek ekonomi,” kata Alissa mengawali dengan ringan.

Dalam kesempatan ini Alissa yang menjadi pembedah hasil temuan SMERU pada sesi kedua melemparkan sebuah komentar menarik. “Jadi di NU ada guyonan begini; jangan-jangan sebagian besar dari orang miskin di Indonesia adalah orang NU, karena mayoritas warga NU berada di kawasan pedesaan,” kata Alissa membuka pembicaraan dengan candaan ringan.

Sehingga dalam pandangan Alissa tema diskusi ‘Keterhubungan antara Program Proteksi Sosial dan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan’ bukan barang asing sama sekali. Apalagi jika ditarik pada kelompok yang sedang dibicarakan sebagai kelompok miskin atau termiskin dalam piramida masyarakat Indonesia.

Memang sejauh ini belum ada penelitian yang menulis secara spesifik membandingkan populasi warga NU atau Nahdliyin dengan peta kemiskinan di Indonesia. Tapi kuat dugaan adanya 'irisan' antara kedua peta itu.

Kendati Alissa lebih banyak dikenal luas dalam isu di luar ekonomi, sejatinya Alissa merupakan seorang pakar dalam perencanaan ekonomi keluarga. Dalam kapasitasnya sebagai sekertaris Jendral LKK NU ditambah dengan backgroundnya sebagai psikologi keluarga, ia memahami bagaimana dasar ekonomi mikro di level keluarga. Apalagi saat ini ia menjabat sebagai pimpinan Tim Ahli untuk program ketahanan keluarga pada Kementerian Agama.

Dalam kesempatan itu Alissa mempertajam hasil penelitian SMERU tentang intervensi yang diperlukan untuk pengembangan kehidupan anggota keluarga penerima PKH. Alissa mengakui bahwa dana tunai dari PKH tersebut membantu masyarakat miskin terutama di saat-saat genting untuk menjaga keberlanjutan hidupnya. Namun, sebagaimana ditemukan oleh SMERU, ia mengkonfirmasi perlunya penguatan literasi finansial di level keluarga, terutama di antara keluarga penerima PKH. Hal itu lah yang sudah mulai Ia lakukan bersama LKK NU dan Tim Kemenag yang dipimpinnya dengan menyasar calon pasangan suami-istri yang hendak menikah.

“Sebagaimana temuan SMERU, saya juga menemukan rendahnya financial literacy di masyarakat. Bahkan masalah ekonomi dalam keluarga yang salah satunya bersumber dari rendahnya financial literacy menjadi penyebab kedua terbesar dari angka perceraian,” katanya.

Sebelumnya, peneliti senior SMERU sekaligus wakil Direktur untuk Penelitian dan Penjangkauan, Widjajanti Isdijoso, mengungkapkan temuan studi yang dilakukan di empat kota yakni Indramayu, Pacitan, Solo, dan Bandung Barat. Temuannya menyebut bahwa anggota keluarga penerima program PKH tidak homogen. Mereka beragam dalam hal minat, pengetahuan, pendidikan atau keterampilan dan akses terhadap sumberdaya. Sebagai konsekuensinya, strategi pengembangan penghidupan keluarga penerima PKH harus  menyesuaikan dengan keberagaman ini  dan menerapkan intervensi yang berbeda-beda menurut  minat, latar belakang pendidikan, dan keterampilan mereka, juga karakteristik wilayah dan pola permintaan pasar.  

Pemaparan Alissa Wahid dan Widjajanti Isdijoso dilakukan dalam acara yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Mahkota dengan dukungan dari Pemerintah Australia. Dalam acara tersebut hadir setidaknya 100 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga dari dalam dan luar negeri sejak pukul 13.00 sampai 19.00 WIB. (Ahmad Rozali)