Amnesty Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Nasional Banjir Sumatra

Jakarta, NU Online

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah segera menetapkan status darurat nasional atas bencana banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan keselamatan warga sekaligus membuka akses bantuan kemanusiaan dari dalam dan luar negeri.

“Sekali lagi, kami mendesak pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat nasional. Bagaimanapun juga keselamatan warga menjadi pertaruhannya,” ujar Usman saat dikonfirmasi NU Online, Rabu (3/12/3025).

Ia menegaskan bahwa dengan status tersebut, Indonesia dapat menerima dukungan internasional secara lebih cepat dan terkoordinasi. 

“Dengan pernyataan keadaan darurat nasional, maka Indonesia membuka diri bagi bantuan kemanusiaan dari dalam maupun dari luar negeri. Saya kira tidak perlu takut pada asing,” tambahnya.

Usman menilai bahwa kekhawatiran terhadap campur tangan asing sering kali keliru ditempatkan. Ia menegaskan bahwa pihak asing yang seharusnya diwaspadai adalah mereka yang berkolaborasi dengan oknum lokal untuk mengeksploitasi sumber daya alam.

“Asing yang harus kita waspadai adalah asing yang bekerja sama dengan pejabat lokal untuk merusak alam atas nama pembangunan, nikel, batu bara, emas, semen, dan lain sebagainya,” ujarnya. 

Ia menekankan bahwa pemerintah harus membedakan antara pihak asing yang merusak lingkungan dan mereka yang datang membawa bantuan kemanusiaan.

“Para pendiri Indonesia membangun Indonesia untuk menjadi warga bangsa,” tegasnya.

Usman juga menilai Malaysia memberi contoh baik dalam membuka kerja sama internasional untuk mempercepat penanganan bencana besar. Karena hal itu, ia meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah yang sama.

“Jadi, nyatakanlah keadaan darurat nasional. Katakanlah bahwa Indonesia membutuhkan dukungan internasional, bantuan kemanusiaan. Dan saya kira negara Malaysia sudah memberi contoh yang baik,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa banyak negara siap memberikan dukungan jika pemerintah menunjukkan sikap terbuka. Menurut Usman, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan koreksi besar pada kebijakan lingkungan.

Usman menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang memicu banjir dan longsor bukan sekadar fenomena alam. Ia menyatakan kerusakan tersebut merupakan hasil akumulasi aktivitas manusia, termasuk deforestasi dan ekspansi industri ekstraktif.

“Ada banyak negara lain yang bersedia untuk memberikan bantuan. Saya kira ini waktunya pemerintah mengkoreksi diri, menghentikan segala bentuk deforestasi. Termasuk sawit,” tegasnya.

Menurut Usman, bencana di Sumatra harus dibaca sebagai tanda bahwa keseimbangan ekologis telah rusak. Ia mengutip pesan moral dari Surat al-Rum ayat 41 tentang kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia.

“Kerusakan lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor di Sumatra itu tidak hanya merupakan dampak dari siklus perubahan alam, tetapi juga akibat perbuatan dan rekayasa tangan manusia yang berbuat kerusakan di darat dan laut, sebagaimana didalilkan dalam surat al-Rum ayat 41,” katanya.

Usman menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama negara dalam menghadapi bencana. “Jadi sekali lagi, lindungilah manusia, lindungilah satwa dan alam raya,” ujarnya.