Buka Masa Sidang, Ketua DPR Dukung Polri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Jakarta, NU Online

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh kepada Polri untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan profesional. Menurut Puan, penyadapan tersebut tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

 

Dalam pidato pembukaannya, ia mengaitkan kasus tersebut dengan persoalan yang lebih luas, yakni risiko penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat merugikan hak warga negara dan membahayakan para pemimpin nasional. Puan juga menyinggung ujian terhadap integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

 

"Di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita dihadapkan pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan mengancam para pimpinan nasional," ungkap Puan.

 

Atas berbagai persoalan tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi konstitusionalnya. Lembaga legislatif, kata dia, berkewajiban menjaga integritas demokrasi sekaligus memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil.

 

Ia juga menekankan bahwa setiap kewenangan dan kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum demi kepentingan nasional. Puan turut mengapresiasi kesigapan kepolisian dalam menangani perkara penyadapan terhadap Presiden.

 

"DPR RI juga memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional. DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," jelasnya.

 

Puan turut mengingatkan bahwa kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, mengkriminalisasi pihak tertentu, atau membungkam suara kritis masyarakat.

 

Ia menilai aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen tanpa menjadi perpanjangan tangan kelompok mana pun. Karena itu, DPR meminta agar pengusutan kasus penyadapan tersebut dituntaskan hingga ke akar persoalan.

 

"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional independen dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," pungkasnya.