Nasional

Prabowo Respons Tuduhan Kejahatan HAM dan Tekanan Publik terhadap TNI-Polri

NU Online  ·  Jumat, 13 Februari 2026 | 18:00 WIB

Prabowo Respons Tuduhan Kejahatan HAM dan Tekanan Publik terhadap TNI-Polri

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan SPPG Polri. (Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengandung risiko sosial yang tidak ringan. Selain menghadapi tantangan operasional, aparat juga harus siap menjadi sasaran kritik, tudingan, hingga cercaan publik.


Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).


Prabowo menilai dinamika kritik terhadap institusi keamanan merupakan siklus yang pernah dialami berbagai lembaga negara, termasuk TNI pada masa lalu.


“TNI juga dulu jadi sasaran. Jenderal-jenderal kita yang paling hebat dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM,” ujarnya dikutip NU Online melalui YouTube Sekretariat Presiden.


Ia juga menyinggung praktik internasional terkait isu hak asasi manusia. Menurutnya, nilai-nilai HAM kerap dijadikan rujukan moral oleh negara-negara Barat, namun tidak selalu selaras dengan tindakan mereka di berbagai belahan dunia.


“Negara-negara Barat yang mengajarkan HAM ke kita, saya tidak mau banyak komentar lagi. Anda tahu maksud saya. Istilahnya dulu jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni (bisa mengajar tidak bisa melaksanakan),” ucapnya.


Prabowo menyebut kondisi serupa kini dirasakan Polri yang tengah berada dalam sorotan publik akibat berbagai isu. Ia meminta jajaran kepolisian tetap profesional dan tidak mudah goyah menghadapi tekanan.


“Polisi ya tabah saja jadi sasaran bulan-bulanan. Itu risiko. Yang penting niat baik,” pesannya.


Dalam konteks penegakan disiplin, Presiden menekankan prinsip keadilan dalam menyikapi pelanggaran. Ia mengingatkan agar kesalahan individu tidak dibebankan kepada pimpinan atau institusi secara keseluruhan.


“Kalau ada yang tidak benar, ya tindak pelakunya. Muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu, terbalik,” tegasnya.


Prabowo juga meminta anggota Polri memiliki ketahanan mental menghadapi tekanan, termasuk kritik keras di media sosial. Menurutnya, ruang digital kerap menjadi tempat eskalasi serangan, namun harus dihadapi dengan ketenangan dan pembuktian kinerja.


“Tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan. Apalagi di sosmed. Kita harus tegar, yang jelas kita buktikan kepada rakyat,” tandasnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang