Dirjen Pesantren: Santri Berhak Menolak Ajakan Tidak Pantas, Meski Datang dari Ustadz, Kiai, dan Pengasuh
NU Online · Rabu, 18 November 2026 | 08:30 WIB
Rikhul Jannah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa santri berhak menolak ajakan atau tindakan tidak pantas, sekalipun berasal dari ustadz, kiai, atau pengasuh pondok pesantren. Edukasi mengenai keberanian menolak tersebut dinilai penting untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan bahwa santri perlu dibekali pemahaman bahwa menolak tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan kepatutan bukanlah sebuah dosa. Sebaliknya, keberanian tersebut merupakan upaya melindungi diri dan masa depan mereka.
Menurutnya, edukasi ini bukan dimaksudkan untuk membangun sikap perlawanan santri terhadap kiai dan nyai, melainkan memastikan budaya ketaatan tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak pantas.
“Penting ada edukasi kepada anak-anak bahwa jika kemudian suatu waktu menemukan sesuatu yang menurut akal kalian, menurut logika kalian, tidak sepantasnya dilakukan, maka sesungguhnya ketika melakukan penolakan atas hal-hal yang dianggap tidak logis itu bukanlah sebuah dosa. Justru kemudian akan menyelamatkan kalian untuk masa depan,” ujarnya kepada NU Online, Selasa (17/11/2026).
Basnang menyampaikan bahwa ketaatan kepada guru, kiai, dan nyai tetap menjadi bagian dari pendidikan agama. Namun, ketaatan tersebut tidak berarti santri harus menerima semua tindakan tanpa mempertimbangkan kepatutan dan keselamatan diri.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan bahwa santri dapat menolak tindakan tidak pantas dengan cara yang baik dan santun. Namun, jika menghadapi pemaksaan, mereka diperbolehkan melakukan perlawanan demi melindungi diri.
“Cara yang halus. Tapi, kalau kemudian terjadi pemaksaan-pemaksaan, maka dengan jalan yang kasar sekalipun sebenarnya, demi hifzhun nafs, memelihara diri sebagai bagian dari maqashid syariah, itu menurut saya tidak apa-apa,” ucapnya.
Basnang juga menyoroti modus pelecehan seksual di pesantren yang berulang, antara lain melalui permintaan memijat dan pemberian atau penukaran air.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap santri, ia mendorong pembentukan satuan tugas di lingkungan pesantren.
“Pentingnya kita membuat satuan-satuan tugas di pondok-pondok pesantren,” ucapnya.
Ia menambahkan, ke depan, persyaratan perizinan pesantren juga akan mencakup kewajiban melampirkan dokumen pembentukan satuan tugas perlindungan di lingkungan pondok.
“Ke depannya pesantren harus melampirkan satuan-satuan tugas yang ada di dalam pondok pesantren,” katanya.
Dorongan tersebut menjadi perhatian menyusul laporan tujuh santri terkait dugaan kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren berinisial MF di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah santri sejak 2022 dengan modus meminta mereka memijatnya.
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
4
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
5
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
6
Setahun Senyar: Aceh Banjir Berulang, Hutan Tak Dipulihkan
Terkini
Lihat Semua