Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Pemerintah Jaga Demokrasi dengan Menjamin Kebebasan Berpendapat

Jakarta, NU Online

Para tokoh bangsa lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan sejumlah pesan kebangsaan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jl Taman Amir Hamzah, Jakarta, pada Selasa (28/1/2025).

Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pemerintah untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan menjamin kemerdekaan warga untuk bebas berpendapat.

"Kami memberikan pesan kepada semua lembaga negara eksekutif legislatif dan yudikatif dan lembaga negara untuk bisa menjaga dan mengawal demokrasi," ungkapnya.

Lukman menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan demokrasi menjadi pilihan para pendiri bangsa.

Ia lalu menyampaikan tiga syarat utama dalam berdemokrasi yang harus dijaga dan dikawal oleh segenap penyelenggara negara.

Pertama, pemerintah harus menjamin kemerdekaan setiap warga untuk bebas menyuarakan pendapatnya.

"Kebebasan bersuara, berserikat, berkumpul, dan berekspresi betul betul harus dijaga," kata Menteri Agama RI 2014-2019 itu.

Kedua, pemerintah harus melibatkan partisipasi semua kalangan. Sebab kemajemukan menjadi ciri dari bangsa yang besar sehingga semua pihak harus ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat kehidupan bersama.

Ketiga, penegakan hukum. Inilah syarat agar pemerintah mampu mengawal demokrasi dengan sebaik-baiknya.

 
Tokoh Gerakan Nurani Bangsa lainnya, Komarudin Hidayat mengatakan bahwa saat ini, masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dia (Prabowo) selesaikan, terutama penegakan hukum, nepotisme, korupsi dan kolusi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya," ungkap Komarudin.

Menurutnya, Presiden Prabowo harus siap membenahi pekerjaan rumah itu. Sebab jika tidak, maka masyarakat akan kehilangan harapan dan kepercayaan kepada pemerintahan saat ini.

"Itu risiko bagi Presiden Prabowo yang maju, siap menerima. Jika kesempatan ini dilewatkan dan tidak ada progres sedangkan rakyat memantau dan mengikuti, maka lama-lama harapan mereka akan menurun," tegas Komarudin.