Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan Pesan Kebangsaan: Demokrasi Berdasar Etik Perlu Diperkuat

Jakarta, NU Online

Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jl Taman Amir Hamzah Nomor 8, Pegangsaan, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai salah satu perwakilan Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan sejumlah poin pesan kebangsaan yang ditujukan kepada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Alissa menegaskan bahwa Gerakan Nurani Bangsa merupakan gerakan yang tidak terjebak pada dikotomi pro-kontra, mendukung atau oposisi.

"Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat utas cita Indonesia, meyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di awal kepemimpinan baru Indonesia dan menjelang 80 tahun Indonesia sebagai negara berdaulat," ucap Alissa.

Menurutnya, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi peluang bagi seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

"Pemerintahan baru seyogyanya menjadi ruang baru yang membuka peluang bagi negara, masyarakat dan sektor swasta untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi demokrasi berdasarkan keadaban nilai etik dan moral, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Alissa.

Alissa kemudian membacakan 10 pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa berikut ini:

1. Demokrasi sebagai manifestasi 'dari, oleh, dan untuk rakyat' merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya;

2. Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi;

3. Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek;

4. Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat;

5. Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan;

6. Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi;

7. Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh- sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama;

8. Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial;

9. Terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal;

10. Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

 

Sebagai informasi, Gerakan Nurani Bangsa merupakan sebuah forum para tokoh bangsa dari beragam latar belakang agama. Mereka adalah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, dr Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Rohima Supelli, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid.