Greenpeace Desak Pemerintah Hentikan Ekspansi Gas Fosil di Bali

Jakarta, NU Online

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menghentikan ekspansi energi fosil, khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan infrastruktur gas alam cair (LNG) di Bali. Rencana penambahan fasilitas tersebut dinilai mengancam ruang hidup nelayan, merusak ekosistem pesisir, serta memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil di tengah krisis iklim.

 

Desakan tersebut disampaikan Greenpeace Indonesia di tengah penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dunia telah memasuki era baru krisis iklim. Suhu bumi diperkirakan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius, sehingga meningkatkan ancaman cuaca ekstrem pada masa mendatang.

 

Sebagai bentuk penolakan terhadap ekspansi gas fosil, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk di atas laut, tepat di hadapan fasilitas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG di Pelabuhan Benoa, Bali, Ahad (15/11/2026).

 

Dua spanduk yang dibentangkan bertuliskan “No Fossil Gas in Paradise” dan “COP31, Phase Out Coal & Gas Now”.

 

Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono menilai komitmen pemerintah terhadap transisi energi belum sejalan dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

 

“Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama, serta menghambat transisi energi,” ujarnya kepada NU Online, Ahad (15/11/2026).

 

Yuyun menjelaskan, Bali merencanakan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 megawatt (MW). Untuk mendukung operasional pembangkit tersebut, pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas FSRU baru di Serangan dengan kapasitas penyimpanan 145.000 meter kubik.

 

Rencana pembangunan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran karena dinilai mengancam ruang hidup nelayan serta kelestarian ekosistem pesisir.

 

“Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan,” tegas Yuyun.

 

Selain berdampak terhadap ekosistem, penggunaan gas fosil juga menimbulkan persoalan emisi gas rumah kaca. Yuyun menjelaskan, pembangkit berbahan bakar gas tidak hanya menghasilkan karbon dioksida (CO2), tetapi juga berpotensi melepaskan metana (CH4).

 

Menurutnya, metana memiliki daya pemanasan hingga 86 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam periode 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer. Risiko kebocoran metana juga membayangi seluruh rantai pasok LNG, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi ke pembangkit listrik.

 

Padahal, Bali memiliki potensi energi surya yang diperkirakan mencapai 3,3–10,9 gigawatt (GW). Yuyun menilai potensi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan energi terbarukan daripada memperluas infrastruktur gas fosil.

 

Pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Bali. Namun, hingga kini, pemerintah dinilai belum menyampaikan secara terbuka regulasi dan rencana implementasi terperinci untuk merealisasikan target tersebut.

 

“Program PLTS 100 GWp akan sia-sia apabila sistem ketenagalistrikan nasional masih dikunci oleh kepentingan dan infrastruktur energi fosil. Pengembangan energi surya harus disertai perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh, termasuk menghentikan ekspansi pembangkit fosil,” ujar Yuyun.

 

Ia menambahkan, rancangan keputusan COP31 pada pekan pertama perundingan telah mencantumkan transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi sebagai salah satu solusi konkret untuk menghadapi krisis iklim.

 

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah mendukung kesepakatan global tersebut melalui percepatan transisi energi yang adil, teratur, dan merata. Pemerintah juga diminta mendorong penyediaan pendanaan publik yang memadai serta memastikan korporasi penghasil emisi besar turut bertanggung jawab membiayai transisi energi.

 

Selain itu, Greenpeace meminta pemerintah menghentikan promosi teknologi yang dinilai keliru, seperti carbon capture, utilisation and storage (CCUS).

 

“Greenpeace Indonesia menuntut Pemerintah Indonesia untuk mendukung kesepakatan global tersebut dengan mengakselerasi transisi yang adil, teratur, dan merata, mendorong adanya pendanaan publik yang adil dan memadai, memastikan tanggung jawab korporasi-korporasi pengemisi besar untuk mendanai transisi, menghentikan promosi teknologi yang keliru seperti carbon capture and utilisation storage (CCUS),” pungkasnya.