Gus Ipul: Pemerintah Perlu Batasi Kepemilikan Tanah
NU Online · Rabu, 11 Maret 2015 | 14:02 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua PBNU H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi alih fungsi lahan yang semakin mengkhawatirkan. Ia mendorong pemerintah untuk membuat regulasi perihal batasan dan ketentuan kepemilikan lahan.
<>
“Baiknya isu ini diangkat di Muktamar nanti. NU mesti mengambil sikap tertentu terhadap pemerintah,” kata Gus Ipul mengusulkan isu ini pada sidang rekomendasi di hadapan peserta rapat pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Senin (9/3) sore.
Pemerintah harus membatasi kepemilikan maksimal tanah di Indonesia bagi siapapun. Pemerintah tidak boleh membiarkan setiap pihak baik secara personal maupun secara kolektif menguasai lahan sebebasnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu menuangkan ketentuan khusus dalam regulasi atas transaksi jual-beli tanah. Menurutnya, selama ini penjual tanah hanya menikmati sekali keuntungan saat penjualan tanah. Sementara pembeli tanah dengan kekuatan modal yang luar biasa membangun pabrik, perusahaan, jalan, perumahan, dan lain-lain keperluan, dapat menikmati untung seumur hidup.
“Pemilik lahan yang lalu menjual tanahnya, mestinya ikut memegang saham pada bisnis yang akan digarap pembeli tanah,” tandas Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, dengan memperjuangkan isu ini, peran dan kontribusi NU akan lebih konkret di tengah masyarakat. (Alhafiz K)
Terpopuler
1
Ngantor Perdana, Gus Kikin Mulai Siapkan Susunan Kepengurusan PBNU 2026-2031
2
Gus Kikin Kunjungi Pojok Gus Dur pada Momen Perdana Ngantor di PBNU
3
Anggota Banser Wafat Selepas Tugas di Muktamar, Ketum GP Ansor Takziah dan Beri Santunan
4
Gus Kikin Sebut NU Dukung Program Pemerintah, Fokus pada Pembangunan Manusia
5
Menakar Kapasitas Al-Albani dalam Ilmu Hadits: Benarkah Layak Disebut Muhaddits?
6
PCNU Jombang Harapkan PBNU Masa Khidmah 2026-2031 Prioritaskan Program Keumatan
Terkini
Lihat Semua
