Haul Ke-16 Gus Dur Soroti Melemahnya Supremasi Sipil, Tekankan Penguatan Kedaulatan Rakyat

Jakarta, NU Online

Peran rakyat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai kian terpinggirkan. Dalam sejumlah kebijakan publik, rakyat tidak lagi menjadi poros utama. Pengesahan undang-undang yang minim pelibatan publik, menguatnya kembali peran aparat bersenjata di ruang politik dan sipil, hingga program-program pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan rakyat, termasuk dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatra, menunjukkan melemahnya supremasi sipil.

Partisipasi bermakna rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara juga dinilai menurun. Berbagai kritik, masukan, dan aspirasi publik kerap tidak mendapat respons memadai. Bahkan, sejumlah rakyat yang menyuarakan pendapat harus berhadapan dengan aparat, sebagaimana terjadi dalam rangkaian aksi massa pada 25 Agustus hingga 30 September 2025. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran atas penegakan hukum yang dirasakan semakin tidak berpihak kepada rakyat.

Situasi tersebut menjadi latar belakang peringatan Haul ke-16 Presiden Ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang akan digelar pada Sabtu (20/12/2025). Haul tahun ini mengusung tema Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat.

Ketua Panitia Haul Gus Dur ke-16, Alissa Wahid, mengatakan tema tersebut dipilih oleh keluarga sebagai upaya menghadirkan kembali inspirasi dan keteladanan Gus Dur dalam mengawal proses demokrasi yang dipilih Indonesia dalam menjalankan sistem politiknya.

“Tema ini diangkat karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan sipil. Itu tercermin dalam sikap pribadi maupun kepemimpinannya. Setiap kebijakan dan strategi yang diambil berangkat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujar Alissa Wahid dalam siaran pers, Kamis (18/12/2025).

Menurut Alissa, setiap warga negara memiliki martabat, hak, sumber daya pribadi, potensi, dan aspirasi yang harus dihormati. Karena itu, rakyat semestinya menjadi tujuan akhir atau muara dari penyelenggaraan sebuah negara bangsa.

Ia menambahkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, setiap langkah dan kebijakan pada skala bangsa dan negara seharusnya diarahkan untuk kepentingan rakyat.

“Dalam konsep demokrasi, ‘untuk rakyat’ berarti melibatkan rakyat. Harapan, aspirasi, dan kebutuhan mereka harus diperhatikan dalam mengelola kehidupan bersama. Rakyat tidak sekadar menjadi penerima bantuan sosial, pasar ekonomi, atau pelengkap penderita,” tegas putri sulung almarhum Gus Dur tersebut.

Alissa juga menilai semangat berdemokrasi di Indonesia mulai meluntur, baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan penyelenggara negara, termasuk partai politik. Kondisi ini, menurutnya, menjadi peringatan agar bangsa Indonesia tidak menyimpang dari kesepakatan demokrasi yang telah dianut selama bertahun-tahun.

“Ini merupakan alarm bagi kita semua,” tandas Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia itu.

Peringatan Haul ke-16 Gus Dur akan berlangsung pada Sabtu (20/12/2025) pukul 20.00–23.00 WIB di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Acara ini dijadwalkan dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Nyai Hj. Shinta Nuriyah Wahid, Moh Mahfud MD, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Ubaidullah Shodaqoh, serta tokoh agama dan tokoh lintas iman lainnya.

Sebagaimana tradisi haul sebelumnya, agenda utama meliputi pembacaan tahlil oleh KH A. Mu’adz Thohir dan doa yang dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz. Acara akan diawali dengan pembacaan shalawat oleh Azzam Nur Mukjizat dan penampilan Hadrah Sahoutul Munawaroh, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustadz Miftah Farid.

Sejumlah seniman turut memeriahkan acara, di antaranya Cak Kirun, Tessy, serta Maica Aurora, cucu Gus Dur. Sebagai penutup, Budi Cilok feat Abel akan membawakan sejumlah lagu balada karya Iwan Fals yang dikenal sarat dengan pesan kritik sosial.