Mengenal Juri Ardiantoro: Dari Kader PMII hingga Wakil Ketua Umum PBNU, Dorong NU Lebih Berdaya
NU Online · Senin, 16 November 2026 | 08:00 WIB
Wakil Ketua Umum PBNU Juri Ardiantoro saat Rapat Koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Depok, Jawa Barat, Jumat (23/10/2026). (Foto: NU Online/Suwitno)
Rikhul Jannah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah melantik jajaran pengurus masa khidmah 2026–2031 di Aula Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026). Salah satu nama yang masuk dalam kepengurusan tersebut adalah Juri Ardiantoro yang dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum PBNU dengan membidangi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Perjalanan Juri Ardiantoro di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlepas dari proses panjang kaderisasi sejak menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pengalaman berorganisasi di lingkungan mahasiswa, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, hingga PBNU menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya.
Juri Ardiantoro lahir di Brebes, Jawa Tengah, pada 6 April 1973. Amanah bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat menempatkan Juri pada salah satu bidang penting dalam upaya memperkuat peran NU di tengah kehidupan masyarakat. Menurutya, transformasi organisasi perlu diarahkan agar keberadaan jam’iyah tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi warga Nahdliyin.
Perjalanan Juri bersama NU bermula ketika menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, yang kini menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat itu, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk PMII.
“Dulu saya pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa (Pendidikan Sejarah periode 1994–1995). Saya juga pernah aktif di Pers Mahasiswa di UNJ (sebagai Anggota Dewan Redaksi majalah kampus periode 1995–1997),” ujar Juri kepada NU Online pada Rabu (14/10/2026).
Baca Juga
9 Tokoh NU Bergelar Pahlawan Nasional
Juri pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII IKIP Jakarta periode 1995–1996 dan Sekretaris Umum PMII Jakarta Timur periode 1996–1997.
Selepas dari PMII, kiprahnya berlanjut di GP Ansor. Ia dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta periode 2009–2011. Selanjutnya, Juri menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor periode 2011–2016. Pada masa khidmah yang sama, ia juga mengemban amanah sebagai Ketua Hubungan Antar Lembaga PP GP Ansor.
Keterlibatannya di lingkungan NU semakin luas ketika dipercaya menjadi Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta dan Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU. Lembaga tersebut memiliki peran dalam pengembangan informasi, komunikasi, dan publikasi organisasi.
Baca Juga
Menggali Spirit Masa Muda Tokoh NU
Juri juga pernah menjadi salah satu ketua PBNU masa khidmah 2015–2020 yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Media, serta Kebencanaan. Pada 2026, ia kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII periode 2026–2030.
Dorong Warga NU Lebih Berdaya
Dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua Umum PBNU, Juri menekankan pentingnya transformasi jam’iyah yang berorientasi pada pelayanan warga. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi PBNU di Depok, Jawa Barat, pada Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, PBNU terus memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menyusun strategi pemberdayaan umat agar program-program yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu pijakan pengembangan organisasi tersebut adalah Peta Jalan NU 2050. Peta jalan ini disusun melalui sejumlah tahapan, dimulai dengan Transformasi Jam’iyah pada 2026–2030, kemudian Akselerasi Transformasi Jam’iyah pada 2030–2035.
Tahap berikutnya meliputi Independensi Jam’iyah pada 2036–2040 dan Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global pada 2041–2045. Seluruh tahapan tersebut diarahkan menuju terwujudnya Ekosistem Peradaban pada 2046–2050.
Baca Juga
Tokoh-tokoh NU yang Wafat di Tanah Suci
Untuk mewujudkan warga NU yang lebih berdaya, Juri menyampaikan sejumlah program strategis. Salah satunya melalui pemetaan talenta sumber daya manusia (SDM) NU. Program ini diarahkan untuk mengenali potensi dan keahlian warga Nahdliyin agar dapat dikembangkan serta dioptimalkan dalam berbagai bidang kehidupan.
Selain itu, PBNU mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Melalui program tersebut, masjid diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ibadah dan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kemandirian ekonomi umat.
Program lainnya adalah penataan dan pengamanan aset organisasi. Juri menjelaskan bahwa penataan tersebut mencakup aset berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) di seluruh tingkatan struktur NU. Pengelolaannya diarahkan agar berlangsung secara transparan dan dapat mendukung keberlanjutan organisasi.
PBNU juga akan melakukan harmonisasi regulasi serta penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan aturan organisasi sehingga lembaga dan badan otonom (Banom) NU dapat bergerak secara sinergis dan terarah.
Akademisi dan Penggerak Demokrasi
Di luar aktivitas organisasi, Juri memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang akademik. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Pendidikan Sejarah di IKIP Jakarta pada 1999, kemudian meraih gelar magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2003. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, dan diselesaikan pada 2015.
Sebelum terjun lebih jauh dalam dunia organisasi dan pemerintahan, Juri pernah mengajar sebagai guru Sosiologi di SMA Labschool Jakarta pada 1999–2000. Ia kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno pada 2001–2003. Sejak 2005, ia juga mengajar mata kuliah Sosiologi Pariwisata di Universitas Negeri Jakarta.
Pengalaman lainnya adalah keterlibatannya dalam penguatan demokrasi dan kepemiluan. Juri merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta dan pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal pada 1996–2003.
Kariernya di bidang kepemiluan berlanjut ketika terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada 2003. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta periode 2008–2013. Pada tingkat nasional, Juri dipercaya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012–2017.
Setelah menyelesaikan tugasnya di KPU, Juri bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2018–2019. Pada Juni 2020, ia dilantik menjadi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Informasi dan Komunikasi Politik.
Pada 2020, Juri juga dipercaya menjadi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Ketua Panitia Seleksi calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Juri dilantik sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara pada 21 Oktober 2024. Atas pengabdiannya, ia menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama pada 2025.
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
3
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
4
Demonstrasi di Yogyakarta, Perempuan Alumnus UGM Alami Retak Tulang Tengkorak
5
NU Care-LAZISNU Kalbar Salurkan 1.000 Bibit Matoa untuk Bantu Pulihkan Lingkungan Pascakarhutla
6
MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Terkini
Lihat Semua