Jombang, NU Online
Beberapa hari lalu Presiden RI melalui hak prerogatifnya telah memilih, menetapkan dan mengambil sumpah sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang dikukuhkan adalah Menteri Kesehatan RI yang dipercayakan kepada Letjen (Pur) dr Terawan Agus Putranto.
Menanggapi hal tersebut, HM Zulfikar As’ad selaku Ketua Umum Arsinu atau Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama menaruh harapan besar terhadap kian membaiknya perhatian terkait kesehatan masyarakat.
“Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas terpilihnya dokter Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan RI di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024,” katanya kepada NU Online di kediamannya di Jombang, Jawa Timur, Jumat (25/10).
Gus Ufik, sapaan akrabnya mengemukakan bahwa secara pribadi telah mengenal sosok sang menteri. Hal tersebut lantaran dulu pernah satu almamater saat menempuh pendidikan di Yogyakarta.
“Kebetulan dokter Terawan Agus Putranto adalah adik kelas satu tingkat saat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta,” terang pria yang juga diamanahi sebagai Wakil Ketua Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini.
“Yang saya tahu, bapak menteri memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki figur lain. Melalui media ini saya mengajak agar kita senantiasa berprasangka baik sekaligus berharap agar program yang disentuh tidakkah hal-hal klinis semata,” harapnya.
Hal yang harus menjadi perhatian adalah program atau kebijakan upaya promotif dan prefentif termasuk juga stunting. “Sehingga Indonesia bukan menjadi bangsa yang suka berobat, tetapi menjadi bangsa yang menjadikan sehat sebagai gaya hidup atau life style,” ungkapnya.
Dalam pandangan salah seorang Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang ini, kesehatan sebetulnya sangat diperhatikan para ulama pendiri NU. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar saat jamiyah ini didirikan tahun 1926.
“Karena di sana sudah menyebutkan akan pentingnya kesehatan di samping pendidikan dan masalah sosial keagamaan untuk diperhatikan,” jelasnya. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar masalah kesehatan betul-betul dapat menjadi perhatian yang lebih, dibandingkan dengan periode lalu, lanjutnya.
Hal mendesak yang juga harus dilakukan antara lain menggerakkan dan mengaktifkan program Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu dan memfungsikan kembali Pusat Kesehatan Masyarakat yakni Puskesmas sebagai penanggung jawab program. Lantaran belakangan ini telah terjadi salah kaprah dimana Puskesmas menjadi rumah sakit kecil yang juga melaksanakan upaya kuratif.
“Tidaklah salah kalau hal itu diperuntukkan untuk daerah terpencil yang belum ada fasilitas rumah sakit yang memadai. Tetapi di kota-kota besar sebaiknya fungsi promotif dan prefentif diutamakan,” terangnya. Dengan itu maka diharapkan masyarakat memiliki paradigma sehat yang dapat mempengaruhi anggaran sebagaimana saat ini menjadi sangat berat, lanjutnya.
Hal lain tentunya, harus juga diperhatikan tentang rumah sakit berkaitan kualitas pelayanan dan hubungan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS.
“Kementerian kesehatan harus hadir pada setiap kebijakan yang dikeluarkan BPJS dengan duduk bersama sebelum kebijakan diberlakukan. Baik untuk rumah sakit milik pemerintah atau daerah maupun swasta,” tandasnya.
Pewarta: Ibnu Nawawi
Editor: Aryudi AR