Katib Aam PBNU: Dinamika Pergantian Wapres Harus Dikelola dengan Baik

Jakarta, NU Online

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Mohammad Nuh berharap proses pergantian Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri berlangsung damai dan tertib.

Menurutnya, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika kenegaraan yang harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu tujuan bernegara, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Prof Nuh menegaskan bahwa dinamika, baik di bidang politik maupun sosial, tidak boleh menghambat pencapaian cita-cita tersebut. Karena itu, proses pergantian wakil presiden perlu dikelola secara baik.

“Ya, kalau itu semua harapannya semua berjalan dengan damai, dengan baik,” tuturnya di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa dinamika pergantian jabatan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Pengelolaan yang baik diperlukan agar berbagai dinamika tersebut tidak mengganggu tujuan bernegara.

“Dinamika pergantian maupun dinamika apa pun, baik itu politik, sosial, dan seterusnya, harus bisa dikelola dengan baik sehingga tujuan bernegara menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan seterusnya tidak terganggu,” katanya.

Serahkan Penentuan Calon kepada MPR dan DPR

Terkait calon pengganti wakil presiden, Prof Nuh menyerahkan pembahasan dan penentuannya kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

“Wah, nanti itu tanya teman-teman di DPR sana atau MPR siapa yang akan (menentukan),” terangnya.

Pengunduran diri Gibran terjadi ketika DPR tengah memproses upaya pemakzulan melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).

Prabowo mengaku menerima surat tersebut dengan berat hati. Ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran serta menilai sikap tersebut menunjukkan tanggung jawab dan kenegarawanan.

Pimpinan MPR RI juga telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden definitif.

Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong itu diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam sidang paripurna.