Kemenag Tegaskan Pendidikan Islam Inklusif adalah Cita-Cita Bersama

Tangerang Selatan, NU Online
Kementerian Agama menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Konsinyering pelaksanaan proyek REP MEQR di hotel Horison Gand Serpong Tangerang Selatan, Banten, Senin (4/12/23). Kegiatan ini dihadiri oleh semua unsur pejabat dari Kementerian Agama, juga perwakilan dari akademisi, seperti para guru, pengasuh lembaga pendidikan dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Hadir juga Forum Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Inklusif (FPDPI) yang hari itu sekaligus dikukuhkan keberadaannya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, M Ali Ramdhani.

 
Pendidikan Islam inklusif adalah cita-cita bersama. Ada 2,2 juta anak Indonesia lahir sebagai anak istimewa dan sekitar 82 ribu dari jumlah tersebut, belajar di lembaga pendidikan Islam. Dari sini pondok pesantren ataupun madrasah wajib menyediakan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus.

Banyak yang sudah diperjuangkan oleh Kementerian Agama mulai dari penerbitan Surat Keputusan (SK), petunjuk teknis (juknis), maupun pengadaan modul Inklusif. Penguatan SDM pendidikan inklusif sudah menyasar beberapa guru, kepala sekolah,  pembina, dan lainnya. Ruang belajar yang ramah, setara, dan saling berkolaborasi harus terus ditingkatkan. 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukanlah beban tetapi amanah yang mulia untuk meningkatkan potensi dan mewujudkan cita-cita bersama: Indonesia Inklusif. Pendidikan Islam untuk semua menjadi cita-cita bersama.

 

Demikianlah sebagian narasi yang ditayangkan dalam video sebagai pembuka peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut.

Ketua Pokja Pendidikan Inklusi Kemenag Imam Bukhori menyampaikan pihaknya terus berusaha mengkoordinasikan dan mengharmonikan agar semua program berdimensi inklusivitas. Nilai inklusivitas mewarnai setiap perilaku dan program yang dijalankan.

"Piloting madrasah inklusif terus ditingkatkan, agar seluruh madrasah ke depannya inklusif, tidak hanya jargon tetapi kemampuan SDM dan dukungan fasilitas. Unit Layanan Disabilitas di tingkat kabupaten/kota, perguruan tinggi, maupun pondok pesantren terus diupayakan sebagai payung hukum ataupun implementasi dari profil belajar siswa," ujar Bukhori.

 

"Organisasi mitra strategis kami adalah FPMI yang sudah berkembang ke 50 provinsi kepengurusannya, juga berdirinya FPDPI yang akan segera dikukuhkan. Program inovasi dari Australia juga bagian dari sinergi dan kerjasama internasional yang kesemuanya untuk menciptakan pendidikan yang setara," bebernya.

 

Kontributor: Mochammad Sinung Restendy