Kemenhaj Mengaku Akan Tertibkan Travel dan KBIH yang Merugikan Jamaah

Jakarta, NU Online

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak boleh lagi dijadikan komoditas.

"Presiden ingin haji dan umrah tidak lagi menjadi komoditas. Stop mengomodifikasi agama. Agama bukan barang dagangan," kata Dahnil di Lapangan Makodau I, kawasan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menilai praktik komersialisasi ibadah telah melahirkan berbagai persoalan, mulai dari pelayanan yang buruk hingga penipuan terhadap calon jamaah.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), kata Dahnil, akan memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

"Kami akan tertibkan semua travel. Kami pastikan menertibkan KBIH agar menjalankan fungsinya sebagai kelompok bimbingan haji," ujarnya.

Kemenhaj juga akan meningkatkan pengawasan agar jamaah terlindungi, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun keamanan dana yang mereka setorkan.

"Travel harus jujur. Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar jamaah terlindungi dari sisi pelayanan dan keuangan," tegas Dahnil.

Ia mengungkapkan, pada penyelenggaraan haji tahun 2026 pemerintah masih menemukan praktik penipuan terhadap jemaah haji.

Bahkan, Pelindung Jamaah Haji (Linjam) telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengelola KBIH yang diduga menghimpun dana miliaran rupiah dari jamaah.

"Itu kami pastikan akan ditertibkan secara maksimal," jelasnya.

Dahnil menambahkan, perputaran dana haji yang mencapai sekitar Rp180 triliun setiap tahun harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat.

"Kita punya tanggung jawab bagaimana uang yang berputar dari kegiatan perhajian, hampir Rp180 triliun setiap tahun, juga dapat memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan perekonomian Indonesia," katanya.

Karena itu, menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada kelancaran pelaksanaan dan kemabruran ibadah, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi kemandirian serta kesejahteraan umat.

"Kita punya tanggung jawab agar kegiatan perhajian dan ritual umrah memberikan dampak secara nyata bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.