Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda

NU Online · Senin, 22 Juli 2019 | 15:45 WIB

Husni Sahal

Kontributor

Download PDF

Jakarta, NU Online

Kedua Sekretaris organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling mengungkapkan candaannya tentang peran kedua organisasinya dalam membangun bangsa Indonesia.

Keduanya mengungkapkan saat menjadi pembicara pada acara Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP PA GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Helmy menyatakan bahwa pendiri pergerakan Budi Utomo, dr Soetomo mengakui tentang peran pesantren. Kata Helmy, mengutip Sutomo, jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah, pesantren telah menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat nusantara.

"Meskipun (NU) berdirinya tahun 26 (1926), tapi pemikiran, gagasan tentang bagaimana bangsa ini insyaallah telah mendahului Muhammadiyah," kata Sekjen Helmy disambut tawa peserta dialog.

Candaan Helmy kembali keluar. Kali ini, tentang tentang konsep berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagaimana diketahui menetapkan konsep darul ahdi was syahadah pada 2015. Sementara NU, menurutnya, sebelum Indonesia merdeka, tepatnya saat Muktamar 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa Indonesia itu darus salam (negara damai).

"Sementara NU untuk konsep berbangsa dan bernegara itu tahun 36 (1936)," ucapnya kembali disambut tawa hadirin.

Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa organisasinya telah melahirkan banyak kader yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia, seperti presiden pertama Indonesia Soekarno, penjahit bendera merah putih Fatmawati, anggota Pandu Hizbul Wathan Jenderal Soedirman, dan tokoh BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo.

"Nah, yang tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah itu hanya NU saja," ucapnya disambut tawa hadirin.

Muara pergerakan dan perjuangan para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Panglima Soedirman, Soetomo, dan lain-lain yaitu para kiai. Sebab, dalam memutuskan sesuatu yang bersifat penting, taktis, dan strategis, para tokoh nasionalis kerap meminta nasihat dan fatwa pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, terutama saat penentuan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 dan perang kemerdekaan 10 November 1945 di Surabaya.

Pada dialog itu hadir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Krisyanto. (Husni Sahal/Fathoni)

Editor: Patoni

Kontributor: Husni Sahal

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang