Ketum PBNU: Kepentingan NU terhadap Politik Indonesia adalah Keselamatan Bangsa dan Negara

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Tsaquf menekankan bahwa satu-satunya kepentingan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara.

"Kepentingan Nahdlatul Ulama terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara, tidak lebih tidak kurang," ujarnya pada penandatanganan Nota Kesepahaman NU dan KPU tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Jumat (13/10/2023) di Lantai 1 PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.

Dengan begitu, apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh NU harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara.

 
"Nahdlatul Ulama telah menjadikan tanggung jawab kesentosaaan bangsa dan negara ini sebagai salah satu tanggung jawab utama. Maka sekali lagi keselamatan bangsa dan negara ini adalah kepentingan satu-satunya dari Nahdlatul Ulama terhadap politik di Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang maksud dari kepentingan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara.

"Pertama sistem politik ini berjalan dengan baik tidak gagal. Sistem politik ini jangan sampai gagal ini yang pertama. Maka segala sesuatu yang berlangsung dalam kerangka politik kita harus berjalan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ya diperbaiki tetapi jangan sampai membuat sistem politik ini gagal," ujarnya.

Kedua, capaian-capaian yang sudah jelas-jelas menunjukkan arah kemajuan jangan sampai berhenti di tengah jalan dan jangan sampai mundur ke belakang.

"Alur menuju kemajuan ini harus diteruskan, harus ada jaminan bukan hanya harapan, alur kemajuan ini akan berjalan terus  bukan putus di tengah jalan, apalagi mundur ke belakang. Itu dua hal yang menjadi ukuran keselamatan di jalan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemilu merupakan titik tolak yang paling mendasar dari keseluruhan konstruksi politik. Dengan begitu, kepercayaan rakyat terhadap sistem politik tergantung pada sistem pemilu.

"Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi-sosialisasi supaya rakyat memahami sistem pemilu kita seperti apa, hak-hak mereka seperti apa, dan seterusnya. Lalu Pemilihan Umum itu sendiri diselenggarakan secara sungguh-sungguh adil dan transparan," pungkasnya.