Komisi Pencari Fakta: Aksi Agustus 2025 sebagai Akumulasi Kemarahan Publik yang Dipicu Tekanan Ekonomi

Jakarta, NU Online

Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) Agustus 2025 menyimpulkan bahwa gelombang aksi demonstrasi pada Agustus 2025 merupakan akumulasi kemarahan publik yang dipicu oleh tekanan ekonomi, ketegangan elite, serta pertarungan kekuasaan di level tertinggi pemerintahan.

Temuan tersebut disampaikan dalam Rilis Laporan bertajuk Operasi Membungkam Kaum Muda yang Menolak Tunduk di Resonansi Space, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).

Peneliti independen Ravio Patra menjelaskan bahwa tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada transfer ke daerah. Kondisi ini memicu ketidakpuasan di berbagai wilayah yang kemudian terakumulasi menjadi ledakan kemarahan publik.

Menurut Ravio, salah satu letupan besar sebelum puncak peristiwa Agustus 2025 adalah demonstrasi yang disebut sebagai “revolusi” yang dimulai dari Pati pada 13 Agustus 2025. Peristiwa itu kemudian ditetapkan KPF sebagai titik awal penelusuran data.

“Kemudian kita melihat salah satu letupan pertama yang terbesar sebelum Agustus 2025, seperti kita semua sangat tahu, adalah terjadinya demonstrasi yang disebut revolusi dimulai dari Pati pada 13 Agustus 2025. Di sinilah Komisi Pencari Fakta memutuskan titik awal pencarian data,” ujar Ravio.

Ravio juga mengungkap keberadaan komunitas atau kolektif bernama “Nika” yang memiliki jaringan luas dan kompleks. Ia menyebut, sebagian anggota komunitas tersebut kini menjadi target pemidanaan di berbagai kota dan dikategorikan sebagai tahanan politik.

“Namun dari awal diskusi di grup ini, dari seluruh percakapan yang kami periksa, tidak ada yang mengarah pada ajakan melakukan kekerasan atau kekacauan. Diskusi selalu membahas bagaimana kampanye kreatif dan simbolik menggunakan bendera bajak laut, untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah,” jelasnya.

Dalam penelitiannya, KPF menggunakan metodologi dengan menelaah 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian yang mencakup keterangan saksi, tersangka, saksi mata, hingga saksi kunci dan ahli forensik. Selain itu, tim peneliti mewawancarai 63 informan melalui berbagai metode, baik secara daring, tatap muka, maupun melalui perantara pihak terpercaya.

“Kami melakukan pemeriksaan ulang terhadap BAP yang disampaikan informan dan melakukan investigasi sampai ke 18 kota di 8 provinsi, dan juga melibatkan pencarian hingga 3 negara di luar Indonesia,” tegasnya.
 

​

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai pembunuhan Affan Kurniawan menjadi titik krisis dalam psikologi massa, psikologi sosial, serta aspek keamanan.

“Peristiwa pembunuhan Affan memicu akselerasi emosi publik dan menyebabkan banyak korban jiwa, total 13 orang, termasuk peserta aksi, pegawai pemerintah, dan warga biasa. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam penanganan aksi demonstrasi,” jelasnya.

Isnur juga menyoroti bahwa pola penyerangan dan penjarahan selama rangkaian peristiwa tidak menunjukkan satu pola tunggal. Menurutnya, terdapat pola dengan massa, pemimpin, dan metode yang jelas. Namun, ada pula pola lain yang bergerak melalui media sosial tanpa pengamanan atau standar penjagaan yang memadai.

“Kami menyebut fenomena ini sebagai operasi dalam operasi. Rangkaian peristiwa berlangsung panjang sejak Juni hingga Oktober-November, dimulai dari simbolisasi dan penciptaan kondisi awal, akumulasi kemarahan melalui disinformasi, manipulasi video, hingga pembajakan kendali gerakan massa,” tegasnya.