Lakpesdam PBNU Soroti Pentingnya Peran Pemerintah Desa dan Puspaga untuk Tangani Perkawinan Anak

Jakarta, NU Online

Dua Program Officer (PO) INKLUSI Lakpesdam PBNU, Nuraini Nura dan Ulfatun Hasanah, menghadiri kegiatan Talkshow dan Diseminasi: Peran Keluarga dan Puspaga dalam Pencegahan P2GP (Sunat Perempuan) dan Perkawinan Anak — Membangun Generasi Sehat dan Setara yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan UNICEF di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

Seluruh peserta diwajibkan membawa surat tugas instansi dan mengisi tautan konfirmasi kehadiran yang telah disediakan.

Forum ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan Pemotongan dan Perlukaan Genetalia Perempuan (P2GP) dan Perkawinan Anak melalui penguatan peran keluarga serta layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Kementerian PPPA menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memastikan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara komprehensif.

Dalam kegiatan itu, Nuraini Nura hadir sebagai penanggap dan menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam menangani isu perkawinan anak, terutama yang tidak tercatat secara hukum.

“Desa memiliki peranan penting untuk pencatatan, penjangkauan dan pendampingan. Perkawinan anak yang tidak tercatat membutuhkan intervensi berlapis. Puspaga memiliki peranan penting untuk pendampingan keluarga dalam pemenuhan layanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, maupun administrasi kependudukan,” ujar Nuraini.

Sementara itu, Ulfatun Hasanah hadir sebagai tamu undangan mewakili program INKLUSI Lakpesdam PBNU. Ia menegaskan komitmen Lakpesdam PBNU untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra internasional dalam menguatkan ekosistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan nilai keagamaan.

Melalui kehadiran ini, Lakpesdam PBNU kembali menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga layanan dalam mencegah praktik berisiko dan memastikan pemenuhan hak anak secara inklusif dan berkeadilan.