Partai Politik Ditunggu Bicara Kedaulatan Ekonomi Nasional

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertanyakan sikap partai politik di Indonesia perihal kedaulatan ekonomi nasional terhadap pasar bebas. Ormas keagamaan dan masyarakat ini menilai partai politik belum mengeluarkan suara yang jelas terkait kebijakan ekonomi nasional.
<>
“Mereka belum pernah berbicara serius soal itu,” kata Wakil Sekjen PBNU H Enceng Shobirin Najd dalam diskusi terbatas bertajuk ‘Kebijakan Perekonomian Nasional’ di kantor PBNU lantai lima jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (10/4) siang.

Enceng menyayangkan dinginnya sikap mereka demikian. “Padahal mereka pembuat kebijakan di negeri ini,” jelas Enceng, menceritakan koleganya yang menjadi anggota dewan tanpa menyatakan sikap apapun.

Ia menilai para politikus tidak memiliki sensitifitas untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang protek terhadap perusahaan asing. Ia mencontohkan perusahaan asing air mineral di mejanya.

“Perusahaan air minum ini sudah berapa kali menaikkan harga selama enam tahun terakhir. Sudah berapa besar kita menguntungkan perusahaan asing ini?” tanya Enceng.

“Kalau ditanya, perumus ekonomi partai itu menjawab bahwa kebijakan yang diambil itu sudah cukup protektif. Tetapi dalam kenyataannya, semangat kebijakan mereka sangat neoliberal,” tegas Enceng.

Kalau partai politik sudah tidak memiliki perhatian terhadap perekonomian nasional, negara kita akan dibanjiri oleh produk-produk asing. Sebelum menutup pandangannya, Enceng menyebut sebuah partai besar di masa lalu yang memiliki pandangan ekonomi antineoliberal.

Diskusi ini menghadirkan dua tamu, mantan menteri cabinet pembangunan V dan VI Siswono Yudo Husodo dan dosen ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika. (Alhafiz K)