Pentingnya Penguatan Literasi Digital untuk Tangani Perundungan dan Eksploitasi Seksual di Dunia Maya

Bekasi, NU Online

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  mengungkapkan selalu menerima aduan dan laporan terhadap tindakan cyber bullying (perundungan siber) dan eksploitasi seksual di dunia maya terhadap anak pada setiap tahunnya.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPAI Aris Adi Leksono dalam seminar bertajuk Pendidikan Tanpa kekerasan: Menyelesaikan Masalah dari Akar Masalah di STIT Al-Marhalah Al-'Ulya, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (27/2/2025).

"KPAI menyangkut kekerasan di dunia maya atau dunia digital kita sering sebut namanya cyber bullying, tidak sekedar itu saja dan juga eksploitasi seksual dengan memanfaatkan dunia daring hampir setiap tahun kami menerima aduan," ungkapnya.

Kemudian KPAI menindaklanjutinya dengan menelaah dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab utama perundungan siber itu. Pada situasi tertentu, KPAI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk men-takedown konten yang bersifat kekerasan di dunia maya.

Aris juga mengingatkan, jika konten yang ditampilkan di internet itu membuat anak mengikuti hal negatif maka salah satu langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan literasi digital.

"Kadang kalau ditonton akan mempengaruhi anak untuk meniru. Maka salah satu langkahnya adalah, kami kemudian minta men-takedown itu melalui Kemkomdigi. Selain itu juga, kita minta agar kemudian dilakukan penguatan literasi digital," ucapnya.

Menurut Aris, penguatan literasi digital anak bisa dimulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah dan orang terdekat yakni keluarga, agar muncul ketahanan terhadap konsumsi konten di internet.

"Literasi digital penguatannya bisa melalui satuan pendidikan sekolah, bisa melalui keluarga, konteks penguatan literasi digital ini agar muncul resistensi ketahanan dari anak itu sendiri," jelasnya.

"Kemudian tidak masuk terhadap aktivitas yang ada unsur kekerasan di dalam dunia digitalnya, dua langkah itu sejauh ini penting untuk kemudian dilakukan," tambahnya.

Pembatasan internet

Sementara itu, Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Novrian mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah memikirkan solusi terhadap anak yang kecanduan internet.

"Paling penting kita pikirkan adalah ini harus ada prakondisi sebenarnya. Ketika kita membatasi, pertama anak-anak yang sudah kecanduan, itu bagaimana cara mereka ketika mereka ada aturan itu, bagaimana kita bisa menyikapinya," ucap Novrian.

Ia mengaku sudah sejak tiga tahun yang lalu melakukan mediasi bersama komisi X DPR RI terkait aturan gadget yang akhirnya baru dirancang pada saat ini.

Novrian juga menuturkan bahwa perlunya merancang program-program untuk keluarga dan anak, sehingga jangan sampai ketika sudah dibatasi tidak ada ruang untuk anak.

"Berarti kan perlu ada program-program untuk keluarga, untuk anak. Jangan sampai anak hari ini dibatasi bermain game online, tapi ruang ramah anaknya nggak ada, ruang bermainnya nggak ada," tuturnya.

Menurutnya, satu hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan infrastruktur yang harus diperhatikan dari segi pemantauannya, sehingga tidak mudah anak-anak mengakses media sosial dengan bebas.

"Makanya infrastruktur pemantauan secara digital itu harus benar-benar detail, rigid dan  dibangun atau pakai interface wajah, itu baru bisa daftar. Itu dikasih sidik jari, baru bisa daftar," pungkasnya.