PMII Desak Peneguhan Kedaulatan Maritim

Ambon, NU Online
Di sela perjalanan para peserta Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Jayapura menuju Jakarta, dengan Kapal Motor Gunung Dempo, para peserta Muspimnas menyampaikan sejumlah seruan bagi Pemerintah Indonesia.
<>
Sejumlah seruan yang dinamakan deklarasi Dempo itu disampaikan setelah para peserta Muspimnas PMII melihat langsung kondisi perairan Indonesia yang memprihatinkan. 

“Ternyata masih banyak ilegal fishing dan perusakan biota laut yang tidak terpantau oleh negara akibat lemahnya negara dalam pengawasan maritim Indonesia. Ini harus diseriusi oleh Pemerintah,” tandas Sekjend Pengurus Besar (PB) PMII Ahmad Jabidi Ritonga, saat singgah di perairan Ambon, Sabtu (22/12).

PMII, kata Jabidi juga mengecam LSM dan Perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya maritim Indonesia. 

“Kami juga menentang Kebijakan Impor Kebutuhan Pokok dan mendorong pemerintah mengoptimalkan sumber pangan di perairan. Sebab perairan laut Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya mineral dan sumber daya hayati. Dengan panjang garis pantai yang mencapai 8000 km dan gugusan pulau mencapi 13.667 pulau, ternyata banyak sumber daya strategis terutama Minyak dan Gas lepas pantai yang belum dioptimalkan pemanfaataannya,” tandasnya.

Ditambahkan Ketua Sc Muspimnas PMII, Sabarudin Rery, Indonesia dalam posisi geopolitik dan geostrategis dunia seharusnya menjadi negara dengan kekuatan baru di dunia. Secara geostrategis, perairan Indonesia merupakan perairan yang amat strategis. Perairan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Migas sampai Pulau Rote merupakan perairan yang menguhubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan.

Posisi ini menjadi jalur lalu lintas perairan dunia yang dapat menguntungkan sekaligus mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Sayangnya Pemerintah abai dan  cenderung lemah dalam memperkuat kedaulatan maritim di kawasan timur Indonesia.Kami juga melihat indikasi penguasaan oleh pihak asing terhadap maritim Indonesia yang tidak terkontrol oleh pemerintah,” ujarnya.

Karenanya, PMII mendesak Pemerintah meneguhkan kedaulatan NKRI terutama Wilayah Perairan Timur Indonesia dan Jalur Perairan Internasional sebagai aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. “Kami juga mengutuk Partai Politik yang pro-asing dan mengesampingkan kedaulatan maritim Indonesia,” tandasnya.

Sementara Ketua PMII Khaerudin Elu yang juga Koordinator PMII kawasan Sulawesi Selatan  menilai lambatnya pembangunan di kawasan timur Indonesia adalah akibat dari maraknya tindakan korupsi oleh pejabat eksekutif dan elit parpol. 

“Kami mengajak seluruh elemen bangsa ini bersama melawan korupsi dan peduli pada pembangunan maritim dan mengembalikan kejayaan maritim nenek moyang bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia juga meminta para akademisi dan politisi yang peduli terhadap kondisi tersebut untuk menolak hadirnya Usulan RUU yang mengganggu kedaulatan maritim Indonesia. mal

Redaktur: Mukafi Niam