Nasional

Polemik Soal USBN Garut, GP Ansor Dorong Pemetaan Pejabat Kemendikbud

Jumat, 12 April 2019 | 08:00 WIB

Polemik Soal USBN Garut, GP Ansor Dorong Pemetaan Pejabat Kemendikbud

Ansor Garut datangi Kepala Disdik Garut

Jakarta, NU Online
Kasus soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Garut yang menyebut pembubaran Banser disinyalir ada upaya sistematis dalam menyudutkan Nahdlatul Ulama dan badan otonomnya.

"Seakan ada upaya sistematis dan terstruktur," kata Nuruzzaman, Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, kepada NU Online, Jumat (12/4).

Pasalnya, hal serupa terjadi berulang kali. Zaman, sapaan akrabnya,menyebut hal demikian tidak hanya terjadi di Garut. 

Ia menduga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah tersusupi kelompok radikal atau eks-Hizbut Tahrir. Sebab, mereka berulang kali mendorong radikalisasi dan intoleransi sejak dini.

Oleh karena itu, Ketua Detasemen Khusus (Densus) 99 Asmaul Husna Banser ini mendorong pemerintah agar melakukan pemetaan terhadap pejabat di Kemendikbud. "Ini harus ada perhatian karena Kemendikbud sangat strategis untuk doktrinasi radikal," ujar Zaman.

Di samping itu, kata dia, Ansor juga tengah mengkaji kasus tersebut secara hukum. Ada delik hukumnya atau tidak. Pasalnya, Zaman mengungkapkan hal tersebut membingkai pelajar agar memiliki pandangan negatif terhadap NU, Ansor, dan Banser. "Ini penghinaan terhadap NU dan banomnya," tandasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Garut melakukan audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Rabu (10/4). Hasil pertemuan tersebut mengusulkan kepada Bupati Garut untuk memberi sanksi kepada Kabid SMP, Kasi Kurikulum SMP, dan Tim Penyusun Soal USBN SMP. Totong, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, menandatangani surat keputusan tersebut. (Syakir NF/Musthofa Asrori)