Konflik Agraria Jadi Aduan Tertinggi Pelanggaran HAM Sepanjang 2025

Jakarta, NU Online

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat konflik agraria menjadi laporan tertinggi dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2025. Dampaknya, berbagai isu HAM lain ikut mengemuka, mulai dari perlindungan masyarakat adat hingga kerusakan lingkungan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebutkan, konflik agraria masih menjadi persoalan struktural yang memicu keresahan publik. Hal ini tercermin dari aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

“Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan di akhir Agustus lalu menjadi bukti kelam betapa masyarakat menuntut adanya perubahan, keberpihakan, dan penempatan rakyat sebagai pemegang hak tertinggi dalam upaya negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya,” kata Anis dalam keterangan pers Komnas HAM Nomor 01/HM.00/I/2026 yang dikutip NU Online, Rabu (7/1/2026).

Ia menambahkan, pelanggaran HAM juga kerap terjadi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain persoalan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, tantangan juga muncul pada pemenuhan hak sipil dan politik, termasuk penyempitan ruang ekspresi publik dan kebebasan berpendapat.

2.796 Aduan Dugaan Pelanggaran HAM

Anis mengungkapkan, sepanjang 2025 Komnas HAM menerima total 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, 2.133 merupakan aduan baru dan 663 aduan lanjutan.

Adapun klasifikasi isu yang paling banyak diadukan meliputi ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sebanyak 612 aduan, konflik agraria sebanyak 484 aduan, pengabaian hak kelompok rentan dan marginal sebanyak 219 aduan, ketenagakerjaan sebanyak 182 aduan, serta kekerasan dan/atau penyiksaan oleh aparat sebanyak 116 aduan.

“Seluruh aduan tersebut akan ditindaklanjuti melalui fungsi pemantauan, penyelidikan, pengawasan, mediasi, serta pemberian pendapat HAM di persidangan atau amicus curiae,” jelasnya.

Enam Tren Kasus HAM Sepanjang 2025

Lebih lanjut, Anis memaparkan enam tren utama aduan kasus HAM sepanjang 2025. Pertama, konflik agraria. Kedua, kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan pers serta serangan terhadap jurnalis, seperti kasus yang menimpa Tempo dan Kantor Jubi, serta teror terhadap aktivis Greenpeace.

“Ketiga, kekerasan seksual, termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Keempat, kekerasan oleh aparat negara. Kelima, pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi. Keenam, kebebasan beragama dan berkeyakinan,” paparnya.

Berdasarkan tren tersebut, Komnas HAM menaruh perhatian khusus pada sejumlah kasus menonjol, di antaranya kasus eksploitasi yang melibatkan mantan Kapolres Ngada dan kasus kematian Affan Kurniawan dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada 28 Agustus 2025.

“Termasuk pula kasus kekerasan, intimidasi, perusakan, pengusiran, pembubaran paksa, dan persekusi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, serta di Padang, Sumatera Barat,” pungkasnya.