Putri Bung Hatta Sebut Andrie Yunus Manifestasi dari Cita-Cita Manusia Merdeka

Jakarta, NU Online

Putri bungsu Proklamator Republik Indonesia, Mohammad Hatta (Bung Hatta), Halida Nuriah Hatta, menyatakan bahwa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, merupakan manifestasi dari cita-cita manusia merdeka yang diharapkan oleh Bung Hatta.

"Bahwa kemerdekaan sejati adalah perkara kebebasan berpikir yang disertai tanggung jawab pada sesama manusia. Generasi seperti Andrie tumbuh dengan kesadaran bahwa mencintai negeri bukan berarti diam pada ketidakadilan. Melainkan berani menyuarakannya," katanya saat membacakan pesan Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, pada Selasa (7/4/2025).

Halida menegaskan bahwa serangan yang terjadi terhadap Andrie adalah serangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Serangan ini, katanya, menunjukkan indikasi sistemik dari budaya kekerasan negara terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik.

"Laporan berbagai lembaga kemanusiaan di Indonesia menunjukkan bahwa ancaman teror, hingga serangan fisik kepada anak muda dan aktivis yang bersuara lantang di publik dan di ruang digital kerap berakhir tanpa kejelasan penegakan hukum," jelasnya.

Ia mengenang Andrie sebagai pemuda yang tidak gentar saat melontarkan kritik dalam rapat legislasi RUU TNI di Ruang Ruby, Lantai 3, Hotel Fairmont Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

"(Andrie) berjalan di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa masa depan negeri ini tidak boleh dirundingkan di balik pintu tertutup tanpa kehadiran rakyat, terutama generasi mudanya sendiri," katanya.

Sementara itu, Aktivis HAM Zumrotin Susilo menyebut bahwa Andrie adalah wajah dari generasi baru bangsa Indonesia yang lahir di era kebebasan dan bertumbuh dalam demokrasi digital.

"Andrie seperti ratusan ribu anak muda Indonesia tumbuh dalam republik yang mengaku hendak menuju Indonesia Emas. Tetapi justru menyaksikan bagaimana suara kritis anak muda kerap disambut dengan intimidasi dan kekerasan," katanya.

Mengutip keterangan yang diterima NU Online, GNB meminta agar pemerintah perlu menjawab situasi hari ini dengan tanggung jawab moral dan politik yang nyata. Mereka juga melampirkan tuntutan.

Pertama, membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi; melibatkan profesional dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil.

Kedua, ketentuan transisional seperti Pasal 74 UU TNI dicabut, agar asas kesetaraan di hadapan hukum sungguh-sungguh berlaku bagi semua warga, termasuk ketika anggota militer diduga terlibat dalam serangan terhadap warga sipil.