Nasional

Rais 'Aam PBNU Sebut Darurat Radikalisme Jadi Tantangan Beragama

Jumat, 20 September 2019 | 13:30 WIB

Rais 'Aam PBNU Sebut Darurat Radikalisme Jadi Tantangan Beragama

Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (Foto: NU Online/A Rahman Ahdori)

Purwakarta, NU Online
Pelaksana Tugas Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengatakan bahwa situasi beragama hari ini sudah dapat dianggap telah memasuki tahap kritis dan darurat. Ia mengajak segenap pengurus NU untuk melakukan pendekatan khusus terhadap kelompok radikal.

"Kita sudah masuk darurat terorisme, intoleransi, radikalisme, ekstremisme. Kita perlu membina mereka karena dakwah NU memang bersifat pembinaan," kata Kiai Miftach dalam khutbah iftitah Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II, Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, Jumat (20/9) siang.

Kiai Miftach juga mengajak pengurus NU untuk menyegarkan kembali semangat keorganisasian menjelang satu abad NU. Ia sempat menyinggung pengikisan pemahaman atas Nahdlatul Ulama.
 
"Erosi pemahaman atas nahdlatul ulama perlu diperhatikan untuk mengembalikan pemahaman tersebut menjelang satu abad NU. Sebagaimana setiap abad ada keguncangan-keguncangan karena ada pembaruan," kata Kiai Miftachul Akhyar.

Menurutnya, NU perlu mempersiapkan dan menguatkan diri untuk mengatasi darurat tersebut. Tanpa ada persiapan yang matang, maka tidak mustahil pengikisan atas pemahaman NU dapat terjadi.

"Kita harus mempersiapkan darurat tersebut. Kita perlu mengonsep kembali dan mendesain ulang potensi NU yang luar biasa. Saya yakin NU akan langgeng hingga hari akhir," kata Kiai Miftach.

Ia sempat menyatakan rasa bahagianya atas situasi rapat pleno PBNU yang cukup semarak di Purwakarta. Ia menyatakan akan senang sekali kalau Muktamar NU 2020 dapat diselenggarakan di Purwakarta karena hangantnya sambutan Nahdliyin Jawa Barat.

"Ini situasinya sudah situasi muktamar. Tetapi kita perlu menyapa daerah lain juga. Pimpinan kita dulu itu sangat mengerti daerah mana yang harus disapa," kata Kiai Miftach.

Sebelumnya, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan masalah serupa. Menurutnya, pencabutan legalitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak menghentikan kampanye khilafah. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya serius dalam penanganan problem ideologi transnasional.

"HTI perlu ditolak, tetapi orangnya jangan dimusuhi. Orangnya dirangkul untuk masuk NU kalau mereka mau," kata Kiai Said.
 

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Kendi Setiawan