Rendahnya Literasi Sebabkan Hoaks

Jakarta, NU Online
Era digitalisasi dan era revolusi 4.0 menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk terus produktif dan menghasilkan karya-karya melalui platform digital. Namun, di satu sisi hal itu juga menunjukkan satu peluang atau satu dimensi yang bisa memunculkan dampak negatif. 

 

Ketua PB PMII, M Abdullah Syukri mengatakan, sering kali platform digital dimanfaatkan untuk saling menyebar hoaks, hate speech, radikalisme, dan terorisme. Padahal, hal itu sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa dan menganggu stabilitas negara.

 

"Produksi hoaks, hate speec, radikalisme, terorisme melalui digital masih sangat masif ditataran akar rumput hal itu disebabkan karena rendahnya literasi digital," ungkap Gus Abe, sapaan akrabnya dalam acara Cerdas Bermedsos, Menangkal Radikalisme dan Hoaks yang disiarkan langsung melalui kanal TVNU, Sabtu (10/7).

 

Gus Abe melihat media sosial yang awal kemunculannya dianggap sebagai sumber informasi belakangan beralih menjadi sumber disinformasi apalagi menurutnya saat ini segala isu di-framing menjadi wacana publik dan diproduksi secara sengaja dan masif.

 

Dikatakan Gus Abe, suara akademisi maupun aktivis selalu kalah dengan influencer yang kontennya tidak selalu positif. Oleh karena itu, ia berpesan agar pemerintah, PMII, maupun dari akademisi bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik melalui dunia digital sehingga bisa mewarnai jagat media sosial dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan negara.

 

Milenial rentan radikalisme

Sementara itu, Guru besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Armaidy Arwani mengungkapkan pengguna internet di Indonesia hampir 85 persen milenialnya rentan terapar radikalisme.

 

"Radikalisme bisa masuk dalam ranah mahasiswa, pegawai, pelajar dan PNS hal ini disebabkan oleh segmentasi Indonesia yang sangat mencekam di geo-politik," paparnya.

 

Maka penting menggunakan media sosial secara bijak, kata Prof Arwani, apalagi jika dihadapkan dengan hoaks yang menjadi bagian dari fitrah manusia oleh karena itu seharusnya dengan adanya agama, pendidikan mampu menahan persoalan semua itu.

 

Sebab itu, menurutnya, pemahaman literasi digital menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Namun demikian, berbicara literasi digital ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persoalan kultural artinya pemahaman konteks penggunaan literasi digital harus dicermati dengan cerdas apalagi pada masyarakat Indonesia yang sangat tinggi pluralitasnya.

 

Kedua, daya pikir dalam menilai konten sangat penting. Ketiga, konstruktif hak cipta yang lebih kompetensi tinggi dan aktual sehingga orang tidak semena-mena terhadap penggunaan ruang digital.

 

Keempat, persoalan komunikatif. Dalam menggunakan platform digital harus bertanggung awab, kreatif dan kritis menyikapinya. 

 

Perkuat literasi digital

Perwakilan Pemerintah Sintang, Kalimantan Barat, Kurniawan menambahkan cara mencegah penyebaran hoaks adalah dengan memperkuat literasi digital yang telah ada program nasionalnya. Masyarakat tinggal melaksanakan dan bahu-membahu, bersinergi sehingga literasi digital membantu terhindar dari paparan radikalisme, hoaks dan hate speech.

 

"Hari ini kemajuan teknologi informasi tidak bisa dihindari dan ruang-ruang publik akan sering muncul dan berdampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan bersama agar cerdas bermedia sosial demi tegaknya kesatuan republik Indonesia," pesannya. 

 

Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Kendi Setiawan