Respons Gus Yahya soal Usulan Periodisasi Ketum PBNU Maksimal 2 Periode: Tidak Masalah

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf merespons soal periodisasi masa jabatan ketum PBNU maksimal dua periode atau 10 tahun yang satu periodenya berlaku lima tahun.

Usulan tersebut menjadi pembahasan dalam Sidang Komisi Organisasi Konferensi Besar (Konbes NU), di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025) lalu.

Gus Yahya menyerahkan pada keputusan Konbes itu. Ia pun tak mempermasalahkan jika kelak terjadi penyesuaian konstruksi organisasi.

"Kita lihat nanti, tapi sebetulnya kalau konstruksi organisasi bisa kita sesuaikan, itu tidak akan menjadi masalah," kata Gus Yahya saat jumpa pers usai memberikan arahan dalam Sidang Pleno Kongres Ke-18 Muslimat NU, di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Ketua Sidang Komisi Organisasi H Ishfah Abidal Aziz mengatakan bahwa masa khidmah jabatan Ketua Umum PBNU diwacanakan maksimal dua periode atau 10 tahun.

Selain berlaku untuk ketum PBNU, pembatasan periodisasi masa khidmah itu juga akan berlaku untuk ketua PWNU hingga Anak Ranting NU.

"Itu yang berkembang maksimal dua periode. Dua periode itu satu periode lima tahun, berarti dua periode maksimal 10 tahun. Nah, itu pembahasan yang muncul di sidang komisi organisasi terkait usulan pembatasan periodiasasi jabatan Ketua Umum PBNU," kata Ishfah.

Namun hingga kini, belum ada perubahan. Karena itu, wacana ini akan dirumuskan terkait pembatasan periodisasi masa khidmah ketum PBNU, PWNU, PCNU, dan seterusnya.

"Diskursus ini sudah lama berkembang, lama dari Muktamar ke Muktamar, tapi tidak pernah ada titik temu," jelas Ishfah.