Singgung Paradigma Pembangunan, Alissa Wahid: Rakyat Berhak Bertindak atas Tanah Airnya

Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menyoroti soal akar masalah dari konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah akhir-akhir ini. Konflik itu terjadi karena ada rencana pengukuran lahan yang akan menjadi lokasi penambangan batuan andesit sebagai material pembangunan Bendungan Bener. 

“Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kepada negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar. Benar-benar rakyat itu (dianggap kecil),” kata Alissa lewat twitternya dikutip NU Online pada Jumat (11/2/2022). 

Menurut dia, paradigma pembangunan di Indonesia kerap menilai penolakan rakyat sebagai bagian dari perilaku yang membangkang kepada negara. Bahkan, dianggap sedang diprovokasi sehingga boleh ditindak.

“Padahal, kalau pun untuk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak atas tanah airnya sehingga proses nembung (komunikasi) harus sampai di titik temu yang setara. (Rakyat) tidak boleh dikorbankan,” tegas Alissa.

Perempuan aktivis yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu kemudian menyebut sebuah kaidah yang sangat populer tentang kepemimpinan. Kaidah itu berbunyi, kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah). 

Putri sulung KH Abdurrahmah Wahid ini juga menyinggung soal pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo. Setiap kali tiba di bandara, ia selalu berkirim surat Al-Fatihah kepada seluruh keluarga yang dulu pernah berjuang mempertahankan tanah airnya.

“Sampai sekarang, setiap berada di Bandara Kulonprogo, saya selalu kirim fatihah untuk kemaslahatan keluarga-keluarga yang dulu berjuang pertahankan tanah airnya. Semoga mereka baik-baik saja,” kata Alissa.

Ia bahkan sampai bertanya-tanya tentang jumlah rakyat kecil yang dikorbankan atas nama pembangunan. Lebih dari itu, Alissa juga menanyakan soal kemungkinan persoalan konflik atas nama pembangunan yang akan terus berulang di kemudian hari. 

“Berapa banyak rakyat kecil yang sudah dikorbankan atas nama pembangunan? Sampai kapan terus berulang?” tanya Alissa. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad